CEPOSONLINE.COM, SENTANI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura menggelar konsultasi publik Studi Timbulan Sampah di Aula Lantai 2, Kantor Bupati Jayapura, Kamis (11/9/2025), bekerja sama dengan WWF Indonesia.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat adat.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, membuka kegiatan ini dengan menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah, khususnya sisa makanan, yang mendominasi komposisi sampah perkotaan sebesar 60,48% berdasarkan studi WWF Indonesia bersama mitra.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Pengelolaan sampah harus melibatkan semua pihak—pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat adat. Pendekatan berbasis lokal, seperti larangan membuang sampah di Danau Sentani serta penguatan sistem 3R, perlu terus didorong,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada WWF Indonesia, akademisi, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan studi ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Salmon Telenggen, menjelaskan bahwa konsultasi publik ini bertujuan menerima masukan dan saran dari seluruh elemen terkait untuk memperbaiki hasil studi WWF dan pemerintah Kabupaten Jayapura.
Hasil konsultasi nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan KLHS, LPJMD, Rencana Strategis (Resta), Rencana Kerja (Renja), dan tindak lanjut melalui RKPD Kabupaten Jayapura.
“Penanganan timbulan sampah tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Kami membutuhkan semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi timbulan sampah di Kabupaten Jayapura,” ujar Salmon Telenggen.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD, termasuk Dinas Tanaman Pangan, dalam pengelolaan sisa makanan.
William Iwanggin dari WWF Indonesia menambahkan bahwa data SIPSN menunjukkan sekitar 60% sampah perkotaan berupa sisa makanan.
“Kami berharap pemerintah daerah terus mengupdate data SIPSN karena itu merupakan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang tersedia bagi publik. Dari data ini, masyarakat bisa memantau pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura, sekaligus mendukung program pemerintah,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa hasil kajian ini membantu melihat strategi pengelolaan sampah yang selaras dengan rencana RKPD dan rencana kerja OPD terkait.(*)
