CEPOSONLINE.COM, SENTANI- Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Jokhu, menegaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025 lalu adalah bagian dari wajah demokrasi.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menyeret hasil PSU ke ranah isu kesukuan maupun agama, karena hanya akan merusak persatuan.
“Pemilihan Gubernur di Papua sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, bahwa Gubernur harus Orang Asli Papua dan dipilih secara demokratis. Kalau ada yang tidak puas dengan hasil PSU, silakan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi, bukan dengan konflik di masyarakat,” kata Hengky Kamis(28/8/2025).
Menurutnya, kunci stabilitas Papua adalah sikap saling menghargai pilihan politik. “Jangan biarkan euforia politik berubah menjadi ego kesukuan atau agama. Demokrasi justru akan mati bila dibatasi oleh identitas. Siapapun Orang Asli Papua berhak maju dan dipilih tanpa harus dibatasi latar belakang agama atau suku,” ujarnya.
Hengky mencontohkan praktik demokrasi di Maluku Utara yang berjalan narasi pengelompokan. Ia mengingatkan bahwa jabatan politik hanyalah amanah lima tahunan. Jika kinerja baik, bisa dipilih kembali, jika tidak, rakyat berhak mengganti.
Lebih jauh, Hengky menekankan bahwa tantangan terbesar Papua saat ini bukan lagi soal politik identitas, tetapi bagaimana membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
“Mari kita serahkan proses politik kepada KPU dan Bawaslu. Kalau ada pelanggaran, jalurnya jelas. Jangan ciptakan narasi negatif yang justru merugikan masyarakat Papua sendiri,” pungkasnya.
Senada dengan Hengky, Mitra Forum Kerjasama (Foker) LSM Papua, Yan Hambur dari Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Irja, mengajak seluruh masyarakat Papua untuk kembali merajut kebersamaan usai PSU.
“PSU sudah selesai, mari kita bersatu menjaga keamanan, kedamaian, dan kebersamaan di tanah Papua. Tidak perlu lagi saling menjatuhkan. Menang atau kalah dalam politik tidak akan banyak berarti jika kita terpecah belah,” imbaunya.
Menurut Yan Hambur, yang dibutuhkan Papua hari ini adalah kerja nyata bersama-sama membangun daerah. “Lupakan perbedaan pilihan. Kembali pada kerja-kerja sesuai kapasitas masing-masing, agar pembangunan tidak terhambat, ekonomi tetap bertumbuh, dan Papua semakin maju,” tegasnya.(*)
