CEPOSONLINE.COM, SENTANI – Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, mewakili Bupati Jayapura Yunus Wonda, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPR Kabupaten Jayapura dengan agenda peresmian pimpinan baru, yaitu Nelson Yohosua Ondi sebagai Wakil Ketua III DPRK Jayapura Periode 2024–2029 dari jalur Otonomi Khusus (Otsus). Sidang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Jayapura, Kamis (21/8/2025)
Wabup Haris menegaskan pentingnya hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan.
“DPR adalah mitra pemerintah. Kami berharap kerja sama dengan pimpinan DPRK yang baru dapat berjalan seimbang, khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Visi dan misi Bupati Jayapura hanya bisa diwujudkan bila dijalankan bersama dengan DPR,” ujar Wabup Haris.
Ia menambahkan, pemerintah dan DPR harus saling percaya dan bersinergi dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif merupakan kunci untuk memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Nelson J. Ondi, usai resmi dilantik sebagai Wakil Ketua III DPRK, menyatakan siap mengemban amanah jalur Otsus dengan memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Ia menegaskan akan mendukung program pembangunan daerah (RPJMD) Pemkab Jayapura, serta sejalan dengan program nasional Asta Cita Presiden Prabowo.
“Kami akan mendorong peningkatan sistem keamanan di Kabupaten Jayapura, sekaligus memperjuangkan tambahan anggaran Otsus agar benar-benar tepat sasaran kepada OAP. Pengelolaan Otsus harus transparan dan diawasi dengan baik,” tegas Nelson.
Nelson juga menyoroti tantangan APBD Kabupaten Jayapura yang masih terbatas. Karena itu, DPRK akan mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melobi pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk menambah dukungan dana pembangunan.
Selain fokus pada anggaran dan keamanan, Nelson menekankan pentingnya membangun kedaulatan NKRI di Kabupaten Jayapura dengan membawa semangat Otsus. Menurutnya, jalur Otsus bukan hanya amanat undang-undang, tetapi juga representasi suara adat dan rakyat Papua.
“Sebagai wakil rakyat jalur Otsus, saya memegang rekomendasi dewan adat. Tugas saya adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua agar dana Otsus benar-benar dikelola dengan baik untuk kesejahteraan mereka,” tandasnya.
Nelson menambahkan, target ke depan adalah memperjuangkan anggaran keamanan hingga Rp10–15 miliar serta memastikan setiap kebijakan DPRK berpihak pada masyarakat. Ia berjanji akan terus berkoordinasi dengan pimpinan DPRK lainnya untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal.(*)
