CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai menggelar tes tertulis berbasis komputer atau Computer Assisted tes (CAT) untuk menyeleksi 521 orang calon Panitia Pemungutan Distrik (PPD) asal Kabupaten Dogiyai.
Tes tertulis ini digelar di SMA Negeri 1 Nabire, Provinsi Papua Tengah pada 6-7 Mei 2024.
Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Elias Ramos Petege mengatakan, Tes CAT ini digelar di Kabupaten Nabire mengingat sistem jaringan di Kabupaten Dogiyai tidak memadai.
" Peserta tes tertulis sebanyak 521 orang ini adalah mereka yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi dari 661pendaftar," Ucap Elias Ramos Petege ketika diwawancarai ceposonline.com di lokasi Pelaksanaan tes CAT, Senin (6/5/2024).
Soal Tes menurutnya, diberikan langsung oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi.
" Kami baru dikirim tadi malam oleh KPU Provinsi untuk digunakan pada saat seleksi ini. Jadi, soalnya bukan dari kami," ujarnya.
Dia mengatakan, para peserta tes tertulis calon PPD mengerjakan 75 soal dalam 90 menit.
" Dari tahapan seleksi tertulis, hanya 15 orang peraih nilai tertinggi dari masing-masing distrik yang berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Jadi, dari 521 peserta yang ikut tes CAT ini, hanya 150 peserta yang akan lanjut ke tahap berikut," kata Petege.
Menurut Dia, 15 orang yang lulus ke tahap selanjutnya akan mengikuti tes wawancara dan hanya 5 orang PPD yang akan dilantik.
" Tahapan wawancara akan dilakukan oleh KPU Kabupaten. Di wawancara ini, kami akan menilai dari berbagai aspek yaitu; pengetahuan soal pilkada juga kemampuan komunikasi dan koordinasi," tuturnya.
Ia menegaskan, hasil tes tertulis ditentukan oleh kemampuan pengetahuan peserta dalam menjawab setiap soal di dalam tes CAT.
" Tidak ada itu yang namanya keluarga dan titipan," tegas Petege.
Pihaknya juga mengungkapkan, akan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam perekrutan ini sebagai realisasi dari amanat peraturan KPU.
" KPU sudah membuat peraturan khusus untuk memperhatikan hak perempuan sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada. Maka, ini menjadi tugas kami untuk merealisasikannya," katanya.
