CEPOSONLINE.COM, BIAK — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan bagi warga dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Tahun 2025, yang ditakser bernilai Rp4 miliar yang tersebar di enam lokasi.
Penegasan itu disampaikan Bupati Biak Numfor, melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Biak Numfor, Z.L. Mailoa, saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) DAK Sanitasi Tahun 2025, Senin 13 Oktober 2025.
Pada kegiatan yang hampir tiap tahun digelar tersebut, Z.L Mailoa, mewakili Bupati Mansnembra menyebut program sanitasi merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini program PUPR yang menekankan keterlibatan masyarakat. Usulan datang dari warga, dikerjakan oleh warga, dan manfaatnya kembali ke warga,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh tahapan—perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan—berjalan sesuai rencana dan tidak melampaui anggaran.
“Dana yang sudah direncanakan harus dikawal dan dikerjakan dengan baik.”
“Jangan hanya kejar pekerjaan selesai tapi tidak dimanfaatkan,” tegasnya. Mailoa menambahkan, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat setempat.”
“Sehingga setiap pihak harus menjaga integritas dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.”
“Mewakili bupati, saya sampaikan: hati-hati dalam penggunaan anggaran. Kita semua dipantau.”
Menurutnya, dari tingkat kampung, kegiatan sanitasi tidak hanya menghadirkan fasilitas dasar, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui upah kerja dan dampak turunan yang bisa dirasakan langsung.
Karena itu, ia meminta pekerjaan fisik segera dimulai setelah pelatihan, namun tetap memastikan seluruh peserta menyimak materi dengan baik agar pelaksanaan di lapangan tepat sasaran.
Mailoa turut menekankan pentingnya pelibatan jajaran pemerintah distrik dan kampung.
“Kepala distrik dan kepala kampung harus tahu dan ikut mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengerjaan,” katanya.
Ia juga meminta cek progres lapangan secara berkala serta koordinasi erat dengan BPK, Dinas PU, dan Bidang Cipta Karya, agar pekerjaan tetap sesuai dokumen perencanaan.
Menutup arahannya, Mailoa—yang juga pernah menjabat Kepala Dinas PU—mendorong rasa tanggung jawab kolektif.
“Rp4 miliar dari enam lokasi itu harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” pungkasnya.
Sebelumnya, laporan panitia disampaikan, Muliadi, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, yang menegaskan pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas TFL dan Tim Pelaksana Swakelola KSM agar program sanitasi berjalan efektif, berkelanjutan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Frans Wattimena, dan 24 tenaga Pengawas Lapangan proyek Sanitasi Lingkungan, yang diawasi oleh Orang Asli Papua. (*)