CEPOSONLINE.COM, BIAK – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada triwulan I dan II tahun 2025 mulai berdampak signifikan terhadap roda perekonomian di Kabupaten Biak Numfor.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Biak Numfor, Akhmad Fauzi, saat memberikan keterangan terkait kondisi ekonomi daerah.
Menurut Fauzi, berkurangnya kegiatan dan pekerjaan dari pemerintah daerah, termasuk instansi vertikal, turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
Salah satu contoh konkret adalah pengurangan perjalanan dinas dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah.
“Pembangunan rumah, misalnya, jika terkena efisiensi anggaran maka pekerjaannya bisa terhenti sementara."
"Akibatnya, tenaga kerja berkurang, dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan,” ujar Fauzi.
Lebih lanjut, Fauzi mengungkapkan bahwa hasil supervisi yang dilakukan melalui data Industri Menengah Kecil (IMK) dan survei konstruksi menunjukkan adanya penurunan drastis dalam kegiatan fisik di lapangan.
Sejumlah perusahaan kontraktor yang biasanya aktif kini tidak memiliki kegiatan sama sekali.
“Otomatis, buruh harian atau pekerja lepas juga terdampak. Ada yang tidak mendapatkan pekerjaan, ada pula yang hanya menerima insentif kecil. Situasi ini memaksa banyak pihak untuk bertahan dengan pendapatan yang sangat terbatas,” tambahnya.
Efisiensi anggaran juga mencakup larangan penggunaan fasilitas perhotelan untuk kegiatan dinas, yang mengakibatkan penurunan okupansi hotel.
Dampaknya menjalar ke berbagai lini usaha terkait, seperti penyedia makanan, layanan taksi bandara, hingga jasa kebersihan.
“Bahkan, beberapa hotel di Biak sudah mulai merumahkan sebagian karyawannya sebagai upaya efisiensi operasional,” ungkap Fauzi.
Kondisi ini mencerminkan bagaimana kebijakan anggaran di sektor publik dapat memberikan dampak berantai terhadap sektor swasta dan masyarakat luas. (*)