CEPOSONLINE.COM, BIAK – Ketua Komisi II DPR Kabupaten Biak Numfor yang membidangi urusan Ekonomi, Pembangunan, dan Anggaran, yang diwakili oleh anggota Nicolaas Koo, Selasa (8/7) menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh konstituennya di Dapil I Kota Biak.
Salah satu isu utama yang ditemukan di lapangan adalah rendahnya perputaran uang di Biak, yang berimbas pada penurunan hasil penjualan UMKM, pendapatan nelayan, dan kurangnya lapangan pekerjaan.
Hal ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
"Perputaran uang di Biak memang terlihat menurun. UMKM di kota ini berkembang sangat lambat, begitu juga dengan hasil penjualan nelayan."
"Kami melihat, terutama dari sektor perikanan, nelayan yang bergantung pada musim angin merasa kesulitan karena hasil tangkapan mereka tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan, terutama untuk bahan bakar," ungkap Nicolaas Otto Koo.
Nicolaas Koo juga menambahkan bahwa proyek-proyek yang seharusnya dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah, ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.
Ini menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat kecil, yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat.
Pemerintah daerah, menurut Koo, perlu memberikan perhatian lebih terhadap sektor perikanan dan pariwisata, yang masih memiliki potensi besar namun belum dikelola dengan baik.
"Nelayan harus dibina secara berkesinambungan, bukan hanya diberi bantuan sesaat tanpa pendampingan.”
“Begitu juga dengan sektor pariwisata, yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi motor penggerak perekonomian daerah," tegasnya.
Selain itu, harga bahan pokok di Biak terus mengalami kenaikan, namun daya beli masyarakat justru menurun.
Hal ini membuat kehidupan ekonomi masyarakat semakin sulit. Koo juga mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi pada malam hari yang dulunya ramai, kini mulai sepi.
"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa tahun lalu, aktivitas malam di Biak sangat ramai, namun sekarang sudah mulai sepi," ujar Koo.
Menurutnya, meskipun ada peningkatan dalam pergerakan aktivitas pemerintahan, namun pemangkasan anggaran (efisiensi anggaran) dari pemerintah pusat berdampak langsung pada berkurangnya pergerakan ekonomi di daerah.