CEPOSONLINE.COM/BIAK-Badan Pengarah Papua (BPP) memilih Kabupaten Biak Numfor sebagai tempat pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) tanggal 5 – 7 Maret 2026, karena dinilai memiliki posisi yang strategis dan banyak hal (potensi) di Biak yang juga harus dikembangkan.
“Posisi Biak di Tanah Papua strategis, makanya kami dari BPP/BP3OKP memilih Rakor tahun 2026 ini dilaksanakan disini (Biak). Nah, harapan besar pertemuan ini dapat membawa dampak secara daerah maupun secara nasional,” u Koordinator BPP/ BP3OKP (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) Papua, Pdt. Albert Yoku, S.Th saat ditemui disela-sela Rakor, di Swissbell Hotel, Jumat (06/03).
Dikatakan, potensi perikanan dan kelautan, pariwisata dan lainnya ydi Kabupaten Biak Numfor cukup menjanjikan jika dikelola dengan maksimal. Oleh karena itu, lanjut Albert Yoku, BPP menilai bagian ini akan terus mendapat perhatian serius untuk didorong ke pemerintah pusat agar menjadi perhatian serius dalam berbagai kebijakan percepaan pembangunan.
“Kami sudah mendengar saran usul dari Pemerintah Daerah Kebupaten Biak Numfor yang prioritasnya kepada masalah perikanan/kelautan dan masalah pariwisata, dan beberapa sektor lainnya,” ucapnya.
Menurutnya, upaya mengoptimalkan percepatan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di wilayah Biak Numfor pada dasarnya sudah didorong oleh BPP/BP3KP tahun lalu. Selain itu Pemerintah Biak Numfor, yang dipimpin oleh Bupati Markus O. Mansnembra juga telah melakukan komunikasi ke sejumlah lembaga terkait di Jakarta.
“Optimalisasi pengelolaan potensi di Biak juga kami BPP sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas untuk itu segera diberi dukungan,” kata mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.
Ia juga berharap, investasi sejumlah perusahaan yang sempat berada di Biak beberapa tahun sebelumnya menjadi histori dan repblika untuk dikembalikan, untuk itu evaluasi dinilai sangat penting.
Misalnya, keberadaan Hotel Marau, penerbangan langsung Honolulu, Bali, dan Biak. Kemudian perusahaan ikan Biak Mina Jaya m sudah ada historisnya, jadi direplika kembalilah.
Sekedar diketahui, Rakor BPP/BP3OK yang digelar tiga hari di Biak dihadiri langsung oleh seluruh Pokja dari 6 provinsi di Tanah Papua, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Setwapres.
“Rakor ini menyangkut evaluasi terhadap berbagai bentuk rencana anggaran pendapatan belanja daerah, termasuk secara khusus penyerapan anggaran Otsus, dan program lainnya. Nah, dengan evaluasi yang dilakukan di sini akan ada berbagai prioritas yang sudah dibicarakan untuk dikawal oleh BP3OKP,” tandas Albert Yoku.(*)