CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengindikasikan dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Indikasi KLB tersebut muncul setelah jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan dilaporkan mencapai seratusan orang. Korban tidak hanya anak sekolah, tetapi juga orang dewasa hingga ibu hamil.
Kejadian tersebut juga dilaporkan terjadi di sejumlah kampung di Distrik Depapre.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan indikasi KLB tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan testimoni sejumlah korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
“Komnas mengindikasikan ini sebagai KLB MBG di Kabupaten Jayapura. Saya sudah mendapat testimoni dari beberapa korban, di mana korbannya bukan hanya anak sekolah, melainkan ada orang dewasa dan juga ibu hamil,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (5/8/2026).
Menurut Frits, dugaan kejadian tersebut tidak dapat dilihat sebagai persoalan yang terjadi di satu titik saja. Sebab, laporan gangguan kesehatan diterima dari beberapa kampung di Distrik Depapre.
“Kenapa dia KLB? Karena kejadiannya bukan satu kampung saja, melainkan ada beberapa kampung di Depapre. Sehingga ini ada sesuatu yang harus didalami lebih jauh dan harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Berdasarkan testimoni yang dihimpun Komnas HAM Papua, warga yang mengalami gangguan kesehatan mengeluhkan muntah-muntah, pusing, mual, sakit perut hingga diare setelah menyantap makanan MBG.
Komnas HAM juga menerima kesaksian mengenai kondisi makanan yang dikonsumsi. Sejumlah korban mengaku menemukan tempe yang diduga sudah berwarna hitam. Selain itu, semangka yang dibagikan disebut dalam kondisi berjamur.
Meski mengindikasikan kejadian tersebut sebagai KLB, Frits menegaskan Komnas HAM belum menyimpulkan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami warga.
“Kami masih terus mendalaminya. Kami akan mendalami lagi tempat di mana mereka memproduksi makanannya, soal kelayakannya,” ujarnya.
Frits meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap dugaan kejadian tersebut. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pelaksanaan program MBG menyusul kasus yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
“Kita minta presiden mengevaluasi MBG ini atas kejadian yang telah terjadi. Ini sudah ada korupsi, lalu potensi keracunan juga yang jumlahnya terbanyak baru terjadi tahun ini di Kabupaten Jayapura,” katanya.
Selain evaluasi, Frits mendesak pemerintah segera memastikan seluruh warga yang mengalami gangguan kesehatan mendapatkan penanganan.
“Saya mendesak ada penanganan cepat untuk menyelamatkan semua orang yang terkena keracunan ini. Karena ini KLB, maka perlu dukungan gubernur, bupati dan Presiden segera memperhatikan ini,” tegasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa