CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) terus mempercepat langkah konkret dalam menekan angka prevalensi stunting, khususnya di Tanah Papua.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) sekaligus Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa mata rantai stunting hanya dapat diputus melalui komitmen intervensi yang holistik, terintegrasi, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Isyana kepada awak media di Hotel Sunny, Abepura, pada Jumat (26/6/2026). Kondisi stunting di Papua menjadi perhatian serius Kemendukbangga dalam peta jalan penanganan stunting nasional.
Isyana menggarisbawahinya sebagai kerja besar yang membutuhkan keterlibatan multi-pihak (pentahelix), mulai dari jajaran kementerian, akademisi, sektor swasta, hingga peran krusial media massa.
"Pencegahan stunting ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tidak bisa dari intervensi spesifik saja yang dari sisi kesehatan, tapi juga harus ada intervensi sensitif," ujar Isyana dalam sesi wawancara.
Dalam keterangannya, Isyana membedah bahwa stunting bukanlah sebuah kondisi yang terjadi secara mendadak, melainkan akumulasi dari kelalaian pemenuhan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.
Ia memaparkan tahapan klinis penurunan kondisi anak hingga mengalami stunting, yang meliputi: Berat Badan Tidak Naik, Wasting, Gizi Buruk hingga Gagal Tumbuh (Stunting).
"Oleh karena itu, intervensi tidak boleh terlambat. Perlu ada keseimbangan antara intervensi spesifik yang menyentuh ranah medis/kesehatan, dan intervensi sensitif yang menyentuh ranah non-kesehatan," jelasnya.
Sebagai langkah preventif di hulu, Wamendukbangga menekankan empat fokus edukasi utama yang harus digandeng bersama kementerian terkait, akademisi, dan media diantaranya; Pemantauan Kesehatan Rutin. Pemberian ASI Eksklusif, Pemenuhan Gizi Ibu Hamil, serta, Pencegahan Pernikahan Dini.
Isyana memperingatkan secara tegas bahwa risiko melahirkan anak stunting meningkat drastis apabila ibu mengandung dalam usia yang terlalu muda (di bawah umur), di mana organ reproduksi dan kesiapan biologisnya belum matang secara optimal.
Dinamika penanganan stunting di wilayah Papua menjadi sorotan utama dalam agenda kerja Kemendukbangga. Data di lapangan menunjukkan bahwa Papua berhasil mencatatkan pencapaian impresif dengan penurunan angka stunting mencapai 24 persen.
Meskipun tren penurunan ini tergolong signifikan, Isyana mengingatkan semua pihak untuk tidak berpuas diri. Secara akumulatif nasional, angka prevalensi stunting di Tanah Papua masih masuk dalam kategori tertinggi di Indonesia.
Pengalaman dari lapangan di Papua memperlihatkan bahwa keberhasilan penurunan angka tersebut membutuhkan strategi nasional yang terintegrasi, adaptif secara lokal, serta didukung penuh oleh struktur adat dan pemerintah daerah.
Guna memastikan program berjalan efektif dan efisien, BKKBN menggunakan pendekatan berbasis data yang sangat ketat melalui instrumen Data Keluarga Berisiko Stunting.
Melalui instrumen ini, pemerintah melakukan klasterisasi status kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Sebagai implementasi konkret di lapangan, BKKBN terus memperluas jangkauan program Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program ini dirancang sebagai wadah bagi korporasi swasta, BUMN, organisasi non-pemerintah, maupun perorangan untuk berkontribusi secara riil.
Kolaborasi inklusif dan berbasis data akurat inilah yang diharapkan menjadi kunci utama pemerintah dalam mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting dari ufuk timur Indonesia terutama di tanah Papua. (*)