Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah, Bupati Tolikara Dorong Penetapan Perda Hak Keuangan DPRK 2026
CEPOSONLINE.COM, TOLIKARA– Pemerintah Kabupaten Tolikara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tolikara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos., dalam Sidang Paripurna DPRK Tolikara dengan agenda pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Tolikara Tahun Anggaran 2026. Sidang tersebut di gelar di Aula Sidang DPRK Tolikara di Karubaga kamis,25/6/2026 kemarin.
Dalam sambutannya, Bupati Willem wandik menyampaikan bahwa semangat kebersamaan, saling menghormati, dan harmonisasi antar lembaga merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus terus dipelihara demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tolikara.
Bupati menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda ini menjadi bagian dari upaya penataan dan penertiban pengelolaan keuangan daerah yang sedang dilakukan pemerintah.
Langkah tersebut juga merupakan respons terhadap kebijakan nasional mengenai efisiensi dan penghematan anggaran yang berdampak pada seluruh daerah di Indonesia.
Bupati Willem wandik menuturkan, kebijakan nasional tersebut lahir sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan ekonomi global yang memengaruhi kondisi keuangan negara dan daerah.
Dampaknya dapat dirasakan melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, hingga berkurangnya investasi.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk semakin cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Willem wandik juga menyinggung sejumlah catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang perlu menjadi perhatian bersama.
Beberapa di antaranya terkait pengelolaan belanja barang dan jasa, termasuk kelebihan pembayaran sewa hotel pada Sekretariat DPRK, serta kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
