Aksi yang dipusatkan di satu titik tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh para buruh, baik laki-laki maupun perempuan, mereka menyuarakan tuntutan terkait peningkatan kesejahteraan pekerja dan penguatan peran serikat buruh di Indonesia.
Menariknya, aksi ini tidak berlangsung kaku atau tegang. Selain menyampaikan aspirasi, para peserta juga menghibur diri dengan lantunan musik yang dibawakan oleh sesama buruh, bahkan di sela-sela kegiatan terlihat sebagian peserta berjoget bersama, menciptakan suasana yang lebih santai.
Ju
Ketua PERDA-KSPI Papua, Benyamin Eduard Inuri, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak yang dilakukan oleh serikat buruh di seluruh Indonesia dalam momentum May Day.
Ia menjelaskan, saat ini KSPI Papua telah menangani sekitar 1.340 buruh yang terdaftar, dan jumlah tersebut masih terus dalam proses pendataan.
Secara keseluruhan, jumlah buruh yang berada dalam berbagai konfederasi di Papua, seperti KSPSI, KSPI, dan SBSI, mencapai lebih dari 1.400 orang.
"KSPI di Papua baru berjalan sekitar satu tahun, dan kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Benyamin.
Dalam momentum May Day tahun ini, para buruh juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Salah satu poin utama adalah mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Buruh, sebagai tindak lanjut dari janji pemerintah sebelumnya.
Benyamin menegaskan, persoalan ketenagakerjaan di Papua bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan perusahaan dan para buruh itu sendiri.
"Ini pekerjaan rumah bersama. Pemerintah, perusahaan, dan buruh harus duduk bersama mencari solusi agar semua berjalan sesuai aturan dan mampu mendorong pembangunan di Tanah Papua," katanya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Papua serta belum meratanya penerapan upah minimum regional (UMR) yang saat ini berada di kisaran Rp4,5 juta.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis terhadap kebijakan pemerintah ke depan, khususnya dari. "Semoga di tahun 2026 ini kesejahtraan buruh bisa benar benar di perhatikan," ujarnya
Menurutnya, terdapat dua agenda penting yang diharapkan menjadi angin segar bagi buruh, yakni pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta Dewan Kesejahteraan Buruh yang akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak.
"Kami berharap kebijakan dari pemerintah pusat dapat benar-benar menjawab kebutuhan buruh, termasuk di Papua," tambahnya.
Aksi damai tersebut berlangsung dengan pengamanan dari aparat keamanan, namun tanpa pendekatan yang kaku. Arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar, meskipun sebagian pertokoan di Lingkaran Abepura memilih tutup selama aksi berlangsung.
Hingga kegiatan berakhir, situasi tetap aman dan kondusif, dengan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tetap berjalan normal. (*)
Editor : Weny Firmansyah