600 Ton Beras untuk Wamena Masih Tertahan di Jayapura, Komisi XIII DPR RI Soroti Distribusi
CEPOSONLINE.COM,WAMENA-Anggota Komisi XIII DPR RI menemukan sekitar 600 ton bahan pangan masih tertahan di Jayapura dan belum didistribusikan ke Wamena.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada ketersediaan stok kebutuhan pokok di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
Temuan tersebut diperoleh saat kunjungan kerja dan inspeksi langsung ke gudang Bulog Wamena, Kamis (30/4/2026).
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan P. Mandenas, menyatakan kehadirannya di Wamena untuk meninjau langsung ketersediaan stok bahan pangan di gudang Bulog, seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya.
Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sekitar 600 ton bahan makanan (bama) masih tertahan di Jayapura dan belum didistribusikan ke Wamena.
“Dengan kenaikan harga bahan bakar avtur, distribusi bahan pangan ke ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, saat ini sangat terdampak,” ungkapnya di Gudang Bulog Wamena,” ungkapnya di gudang Bulog Wamena.
Yan juga meminta dukungan dari Bulog Wamena terkait dengan penyediaan data dan kebutuhan di wilayah ini, agar bisa dicarikan solusi yang cepat menangani masalah kekurangan stok bahan pokok yang ada di Wamena, sehingga barang yang masuk sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
“Jika kuota kurang, kami siap mendorong penambahan ke depan, sehingga kebutuhan Papua Pegunungan baik beras bantuan, beras komersial, maupun jatah ASN, TNI-Polri dapat terpenuhi dan dilayani oleh Bulog,” ujarnya.
Anggota Komisi XIII DPR RI mengaku, Papua Pegunungan termasuk daerah 3T yang perlu mendapatkan perhatian serius sari pemerintah, sehingga bukan sekedar membangun gudang yang besar saja, namun juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat dari sisi ketersediaan pangan.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPR RI turun langsung untuk melihat ketahanan stok sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan distribusi pangan yang dihadapi saat ini.
“Ini sangat penting untuk segera dipenuhi. Masyarakat di wilayah ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari inflasi, kondisi ekonomi, hingga potensi bencana alam. Karena itu, kebutuhan pokok tidak hanya untuk hari besar keagamaan, tetapi juga sebagai langkah antisipasi,” tutupnya. (*)
