CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen memperkuat sistem pangan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim yang selaras dengan target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Tahap I Multipol yang digelar di Hotel Halogen Merauke, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHK) Provinsi Papua Selatan bersama sejumlah organisasi, yakni Jerat Papua, Perkumpulan Mandala Katalika (Manka), Universitas Musamus Merauke, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana, Papua Paradise Center (PPC), dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Merauke.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan FGD tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan, gagasan, dan rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan pangan lokal yang mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
"Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berbasis pada sumber daya alam serta kearifan lokal masyarakat Papua Selatan," ujarnya.
Menurut Guritno, pemerintah provinsi mengapresiasi seluruh mitra yang telah menginisiasi dan mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, proses penyusunan kebijakan dilakukan secara bertahap, mulai dari FGD Multipol, bimbingan teknis di Kabupaten Merauke, penyusunan studi pangan lokal, pembentukan tim kecil lintas lembaga, hingga workshop penguatan kapasitas serta penyusunan berbagai rekomendasi kebijakan.
"Kemitraan ini menjadi contoh konkret tata kelola pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap proses kebijakan," katanya.
Ia menjelaskan Papua Selatan memiliki posisi strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional. Kawasan rawa, gambut, hutan sagu serta kekayaan keanekaragaman hayati menjadikan provinsi ini sebagai salah satu penyangga ekosistem penting di Indonesia.
Menurutnya, pangan lokal seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, ikan dan berbagai hasil hutan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun.
"Sistem pangan lokal bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga instrumen nyata dalam menjaga tutupan vegetasi, meningkatkan serapan karbon, dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan," jelasnya.
Guritno mengatakan penguatan pangan lokal telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, hingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM) dan Rencana Aksi Pembangunan Papua (RAPP).
Dokumen-dokumen tersebut memberikan ruang bagi perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), pengakuan masyarakat hukum adat, serta pengembangan pangan lokal berbasis kearifan masyarakat.
Selain itu, RPJPM Papua Selatan 2025–2029 juga menempatkan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, kemandirian pangan, dan pengembangan komoditas unggulan masyarakat adat sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong integrasi data pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi perubahan iklim ke dalam satu sistem informasi pembangunan yang terpadu.
Dalam FGD tersebut dibahas tiga skenario utama, yakni pengembangan kawasan pangan lokal strategis berbasis wilayah adat dan agroforestri, penguatan regulasi daerah terkait rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca dan tata kelola hutan berbasis masyarakat, serta pengembangan skema pendanaan nonkarbon melalui konservasi biodiversitas dan ekowisata. (*)