CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai melakukan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi peserta seleksi terbuka (Selter) jabatan pimpinan tinggi pratama untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD) Papua Selatan, Selasa (19/5/2026).
Kelima OPD tersebut yakni Sekretariat Dewan (Sekwan), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesbangpol, Inspektorat Daerah dan Biro Hukum Setda Papua Selatan.
Seleksi ini bukan sekadar tahapan administrasi dan proses pengisian jabatan, namun sebagai upaya pemerintah Provinsi Papua membangun birokrasi yang professional, adaktif, berintegritas, dan berbasis kompetensi.
Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu membacakan sambutan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat membuka seleksi tersebut mengatakan, sebagai provinsi baru dalam kerangka percepatan pembangunan di Tanah Papua, dituntut membangun pondasi pemerintahan yang kuat sejak awal.
‘’Kita tidak boleh membangun birokrasi dengan pola lama yang mengedepankan kedekatan, pertimbangan yang tidak obyektif ataupun kepentingan tertentu. Tapi yang kita bangun adalah tata Kelola pemerintahan yang bertumbuh pada system merit. Saya mau menegaskan, merit system bukan sekadar kewajiban regulasi tapi merupakan kebutuhan strategis bagi masa depan Papua Selatan,’’ katanya.
Dikatakan, jabatan pimpinan tinggi, tidak boleh dipandang sebagai penghargaan. Tapi sebagai Amanah dan tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan public yang lebih baik. Karena tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta percepatan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
‘’Melalui system merit juga kita memastikan juga bahwa setiap jabatan diisi oleh oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, kualitas dan segala macam,’’ tandasnya.
Namun demikian, lanjut gubernur, Papua Selatan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena Papua Selatan dihadapkan pada kualitas pelayanan public, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan tata Kelola pemerintahan dna pemberdayaan masyarakat adat.
‘’Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, kita membutuhkan pemimpin birokrasi yang memiliki visi, keberanian dalam mengambil keputusan. Tentunya, kemampuan membangun kolaborasi serta kepentingan terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, saya berharap, assesesmen ini dijadikan momentum untuk menentukan kapasitas diri secara objektif dan professional,’’ tandasnya.
Dia juga menegaskan, sebagai gubernur Papua Selatan, seleksi ini dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas dari intervensi kepentingan apapun. Pemerintah Papua Selatan tetap berkomitmen menjaga integritas seleksi sehingga hasilnya benar-benar melahirkan pejabat yang mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat.
‘’Tapi, dalam konsteks kekhususan melalui Otonomi Khusus Provinsi Papua, kita juga memahami pentingnya afirmasi bagi orang asli Papua. Karena itu penguatan merit system Papua Selatan harus dijalankan secara bijaksana. OAP juga harus berkompetisi dan jangan kita dianggap sebagai orang yang lemah,’’ tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Papua Selatan Willem Da Costa menjelaskan, sebanyak 34 orang yang seharusnya mengikuti assessment tersebut, namun 5 diantaranya telah mengikuti assesesmen tahun 2024 dan masih berlaku, sedangkan 1 orang mengundurkan diri sehingga yang mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural tersebut tersisa 28 orang. (*)
Editor : Weny Firmansyah