CEPOSONLINE.COM, MERAUKE - Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebijakan umum di daerah Papua Selatan.
Demikian disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo saat membuka FGD-IDI yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Papua Selatan di Hotel Corein Merauke, Selasa (3/3/2026).
"Anggaran tahun 2026 ini kita sudah mulai berjalan,hari ini Kesbangpol Papua Selatan mengawali kegiatan dengan melakukan FGD tentang Indeks Demokrasi Indonesia,"kata Guritno mengawali sambutan.
Guritno menyebut, Indeks Demokrasi sangat penting lantaran negara ini merupakan negara demokrasi, untuk itu didaerah juga bagian dari NKRI menjalankan sistem demokrasi.
"Tentunya, kita sudah tahu bahwa demokrasi kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga kita punya ciri khas tersendiri dalam hidup berdemokrasi," katanya.
Dikatakan, demokrasi bukan berarti membatasi demokrasi orang lain, tetapi secara bersama melaksanakan kebersamaan untuk saling terbuka, memberikan informasi antara satu sama lain.
Tapi juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpikir, berkumpul dan secara bersama menyampaikan aspirasi dan suara rakyat.
Papua Selatan yang merupakan bagian dari wilayah NKRI, merupakan bagian dari Kesbangpol untuk menyebarluaskan sistem yang dianut di negara ini.
Menurutnya, Pemprov mengapresiasi Kesbangpol dan BPS Papua dan instansi terkait yang saling bersinergi menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan demikian, apa diharapkan untuk mendemostrasikan seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.
Agustinus mengatakan, perlu patokan dasar, sehingga demokrasi tidak kebablasan karena demokrasi di Indonesia ini ada aturannya, tidak asal-asalan.
"Nantinya dalam FGD kita ketahui bahwa demokrasi bagimana, batasannya bagimana, dan bagaimana kita melaksanakan demokrasi itu sesuai harapan negara dan masyarakat,"kata dia.
Ia mengatakan, Pemprov Papua Selatan berharap FGD ini agar dapat berjalan dengan baik, bukan hanya para narasumber yang menyampaikan ilmu dan pengalamannya, tetapi para peserta juga diharapkan dapat shering menyampaikan ilmu dan pengalamannya.
Mantan Asisten I Setda Kabupaten Merauke ini juga menekankan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni dinas, dan badan yang ada ataupun kelompok masyarakat memberikan data yang tidak sesuai kenyataan dilapangan maka bakal berakibat fatal bagi kebijakan yang dibuat pemerintah.
Sehingga, tambah dia, kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat bahkan lebih cenderung menimbulkan kekacauan atau kericuan ditengah masyarakat. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser