CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pembangunan sistem transportasi laut terpadu sebagai upaya meningkatkan konektivitas antardaerah, menekan biaya logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (5/7/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengembangan armada transportasi laut yang akan diterapkan di Papua.
Sebelumnya, Gubernur MDF juga meninjau Pelabuhan Perikanan di Padang, Sumatera Barat, guna memperoleh referensi pengembangan kawasan perikanan terpadu di Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura.
"Kami bersyukur Papua memiliki Pelabuhan Depapre. Ke depan kami ingin mengubah wajah pelabuhan ini menjadi kawasan perikanan terpadu yang didukung industri pengolahan sehingga hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," kata MDF.
Menurutnya, pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga kegiatan ekspor.
Selain pengembangan Pelabuhan Depapre, Pemerintah Provinsi Papua juga tengah menyiapkan sistem transportasi laut yang mampu menghubungkan seluruh wilayah pesisir secara lebih cepat, aman, dan terjangkau.
MDF menjelaskan, jaringan pelayaran tersebut akan menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, hingga wilayah pesisir lainnya, termasuk kawasan yang terhubung melalui Sungai Mamberamo.
"Kami ingin membangun konektivitas laut mulai dari Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak hingga wilayah pesisir lainnya, termasuk daerah yang terhubung melalui Sungai Mamberamo. Karena sebagian besar kabupaten kami berada di pesisir dan memiliki pelabuhan yang harus saling terkoneksi," ujarnya.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antardaerah.
Targetnya, masyarakat dari berbagai wilayah pesisir dapat menjangkau Kota Jayapura maupun pusat-pusat ekonomi lainnya hanya dalam satu hari perjalanan.
Menurut MDF, kemudahan akses transportasi akan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan dari kampung dapat dipasarkan lebih cepat dengan biaya distribusi yang lebih rendah.
"Dengan transportasi yang cepat dan terjangkau, masyarakat bisa membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun kerajinan dari kampung untuk dipasarkan di kota. Pemerintah juga akan menyiapkan skema subsidi agar biaya transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, penguatan konektivitas laut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan Papua hingga ke tingkat ekspor.
"Kami ingin wisatawan datang menikmati keindahan Papua sekaligus membawa produk-produk unggulan Papua. Bahkan ke depan kami berharap hasil produksi Papua dapat menembus pasar ekspor sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.
Ke depan, jaringan transportasi laut tersebut tidak hanya menghubungkan kabupaten dan kota di Provinsi Papua, tetapi juga akan terintegrasi dengan provinsi tetangga, seperti Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
"Pemerintah Provinsi Papua akan terus membangun sarana dan prasarana transportasi laut agar seluruh masyarakat Papua dapat saling terhubung dalam waktu singkat. Inilah fondasi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Papua," tegas MDF. (*)
Editor : Elfira Halifa