CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua wajib menyerap bahan pangan dari masyarakat lokal.
Kebijakan itu dilakukan agar program nasional tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat hingga ke tingkat kampung.
Mantan Kapolda Papua ini tidak ingin bahan pangan untuk program tersebut masih didatangkan dari luar daerah ketika Papua memiliki potensi sumber daya yang besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
“Ke depan, semua pengelola MBG yang sudah kita bangun wajib mengambil jualan mama-mama Papua dan produk lokal. Tidak perlu lagi mengambil ayam atau kebutuhan lainnya dari luar”
“Kita bangun di Papua sehingga mata rantai ekonomi di Papua bisa berjalan dengan baik,” tegas Fakhiri di Jayapura, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, bahan pangan seperti sayur-mayur, ikan, telur, hingga hasil kebun masyarakat harus dibeli dari pasar-pasar lokal maupun kelompok usaha rakyat.
Dengan demikian, uang yang beredar melalui program MBG akan kembali kepada masyarakat Papua.
“Ambil dari pasar-pasar, ambil dari mama-mama Papua, ambil dari rumah tangga supaya memutar mata rantai ekonomi di tengah masyarakat. Manfaatnya harus dirasakan keluarga-keluarga di Papua,” ujarnya.
Fakhiri menjelaskan konsep tersebut akan menciptakan siklus ekonomi yang saling menguntungkan. Produk masyarakat dibeli oleh dapur MBG, kemudian diolah menjadi makanan bergizi dan kembali diberikan kepada anak-anak Papua sebagai penerima manfaat program.
Fakhiri mengakui tantangan pelaksanaan MBG di Papua berbeda dengan daerah lain karena kondisi geografis yang terdiri dari wilayah pesisir, kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil.
Karena itu, ia meminta kepala daerah berinovasi agar program tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah.
“Tingkat kesulitan di Papua tidak sama dengan daerah lain. Ada daerah kepulauan, pesisir, dan pelosok. Saya minta kepala daerah mencari cara agar program MBG bisa dirasakan masyarakat yang belum terjangkau,” ujarnya.
Saat ini, kata Fakhiri, hampir seluruh kabupaten di Papua telah memiliki SPPG. Bahkan di sejumlah daerah jumlahnya terus bertambah.
“Kami berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat melalui penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha masyarakat lokal secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa