PAHAM Papua: Laporan Mama Yasinta terhadap Teddy Wakum dan Dandhy Laksono Berpotensi Jadi Bentuk Kriminalisasi

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM Papua) menilai laporan polisi yang diajukan Yasinta Moiwend atau Mama Yasinta terhadap Direktur LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum, dan sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono, berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum yang melindungi advokat, pembela HAM, pejuang lingkungan hidup, dan insan pers.

Penilaian itu disampaikan PAHAM Papua menyusul laporan polisi yang didaftarkan Mama Yasinta di Polda Metro Jaya pada 29 Mei 2026 dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Ketua PAHAM Papua, Gustav R Kawer menyampaikan, perkara tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks perjuangan masyarakat adat Merauke yang selama beberapa tahun terakhir menolak sejumlah proyek berskala besar yang masuk ke wilayah adat mereka.

PAHAM Papua menegaskan, Teddy Wakum selama ini berperan sebagai pendamping hukum masyarakat adat yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.

Karena itu, langkah hukum terhadap yang bersangkutan harus mempertimbangkan perlindungan yang diberikan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat.