CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Polemik dugaan pemberian uang kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, terus bergulir.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera memberikan penjelasan kepada publik guna mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang.
Menurut Deddy, klarifikasi dari Gibran penting dilakukan karena namanya ikut dikaitkan dalam polemik yang mencuat setelah pengakuan Ketua BEM FH UBK mengenai penerimaan uang sebesar Rp20 juta yang belakangan viral di media sosial.
“Dia (Gibran) harus mengklarifikasi bahwa tidak benar dia membayar mahasiswa. Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik, tetapi dia perlu bersuara,” kata Deddy kepada wartawan, sebagaimana dilansir dari JawaPos.com, Jumat (25/6/2026).
Anggota Komisi II DPR RI tersebut menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi.
Deddy juga menyoroti perubahan agenda mahasiswa yang sebelumnya berencana menggelar aksi demonstrasi, namun kemudian diketahui melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden.
“Bagaimana ceritanya mahasiswa yang awalnya berencana melakukan aksi demonstrasi kemudian beralih ke kantor Wakil Presiden? Ini harus dijelaskan secara terang kepada publik,” ujarnya.
Selain meminta klarifikasi dari Gibran, Deddy juga mendorong aparat terkait menelusuri asal-usul dana yang diduga diberikan kepada mahasiswa.
Ia menilai sumber dana tersebut harus diketahui secara jelas agar tidak memunculkan dugaan adanya pelanggaran hukum maupun kepentingan politik tertentu.
“Jangan-jangan itu uang hasil pungutan liar atau ada operasi politik tertentu. Semua harus dibuka secara jelas agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya,” tegasnya.
Menurut Deddy, transparansi dalam kasus ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah sekaligus menghindari munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia bahkan menilai terdapat kesan seolah-olah Wakil Presiden sedang ditempatkan sebagai figur yang paling responsif terhadap aspirasi publik di tengah meningkatnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Ini seolah-olah ada upaya menjadikan dia sebagai pusat perhatian ketika pemerintah sedang menghadapi banyak sorotan. Kalau memang demikian, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka,” katanya.
Deddy juga berpandangan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa semestinya dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan langsung terhadap isu yang diperjuangkan, bukan melalui mekanisme yang menimbulkan kontroversi.
“Kalau mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, seharusnya bisa melalui kementerian terkait, Menko Polhukam, atau pejabat lain yang relevan dengan tuntutan mereka,” ujarnya.
Polemik ini bermula setelah beredarnya video yang menampilkan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta.
Dalam video yang viral di media sosial, Abdimaludin menyebut uang tersebut diberikan oleh seorang oknum anggota kepolisian bernama Aan.
“Saya mengakui kesalahan. Saya menerima uang tersebut. Rp20 juta dibagi dengan kawan-kawan. Dari pihak kepolisian bernama Aan,” kata Abdimaludin dalam rekaman yang beredar.
Ia mengungkapkan, dana tersebut diberikan dengan tujuan mengalihkan rencana aksi demonstrasi mahasiswa yang semula akan dilakukan di depan Istana Negara menjadi aksi di depan Gedung DPR RI.
Namun dalam pelaksanaannya, massa mahasiswa tetap menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas. (*)
Editor : Elfira Halifa