CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan, kebijakan work from home (WFH) wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
“Ya, semua Pemerintah Daerah wajib WFH”ujar Tito Karnavian
Tito menjelaskan, secara prinsip kebijakan WFH harus tetap dijalankan, meskipun saat ini masih terdapat sejumlah daerah yang belum menerapkannya secara optimal.
Namun demikian, pengaturan teknis pelaksanaan tetap diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.
“Kebijakannya prinsipnya harus diterapkan, cuma masalah proporsinya diserahkan kepada daerah. Berapa yang WFH, berapa yang WFO, itu menjadi diskresi daerah,”tegas Tito.
Menurut Tito, kebijakan WFH merupakan bagian dari strategi nasional yang harus diikuti oleh seluruh daerah.
Kepatuhan terhadap kebijakan tersebut juga menjadi cerminan loyalitas pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
“Tapi sebagai kebijakan nasional ya harus diikuti, dilaksanakan, untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat,”kata mantan Kapolda Papua ini.
Ia menambahkan, penerapan WFH juga menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan.
“Ini adalah dalam rangka transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien,”tutup Tito Karnavian. (*).
Editor : Yohanes Palen