Nasional Bansos Derap Nusantara Dinamika Tembagapura Ekonomi Features Hiburan Kesehatan Opini Advertorial

Modus 'Titipan' PPDB di Wilayah Industri: Disdik Perketat Pengawasan

Wahyu Welerubun • Selasa, 23 Juni 2026 | 17:14 WIB
 Pelaksanan penerimana peserta didik baru di SMAN 1 Mimika. (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
 Pelaksanan penerimana peserta didik baru di SMAN 1 Mimika. (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memperketat pengawasan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Mimika. 

Langkah ini diambil guna mengantisipasi maraknya praktik intervensi dan fenomena "siswa titipan" dari oknum pejabat maupun pihak-pihak tertentu yang kerap mendistorsi sistem seleksi objektif.

​Pemerintah menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan demi mengikis persepsi salah yang mengonotasikan sekolah tertentu sebagai "sekolah elite".

"Untuk SMA Negeri 1 kita pengawasan khusus. Karena apa? Karena selama ini SMA Negeri 1 dianggap lebih penting, padahal tidak. Sebenarnya sekolah ini semua sudah bagus. Guru kita sudah oke, kualitasnya bagus," ujar Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Mimika Nius Wenda saat diwawancarai, Selasa (23/6/2026).

​Nius menegaskan pelaksanaan PPDB tahun ini wajib mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan secara legal. Mekanisme seleksi mutlak disaring melalui tiga jalur utama: zonasi, afirmasi, dan prestasi.

Untuk memutus rantai penumpukan siswa di sekolah tertentu, Dinas Pendidikan telah menetapkan pemetaan zonasi yang ketat bagi masing-masing sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurai ketimpangan akses pendidikan di wilayah tersebut.

Pemerintah juga mengimbau para orang tua agar tidak bersikap skeptis atau khawatir untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah lain di luar SMAN 1 Mimika. 

Nius menjamin, apabila nantinya ditemukan kekurangan terkait sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur fasilitas penunjang belajar, masyarakat diminta segera melapor karena hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab fiskal dan manajerial pemerintah. 

Dinas Pendidikan berkomitmen penuh untuk melakukan standardisasi mutu di seluruh sekolah agar memenuhi kelayakan pendidikan nasional. (*)

Editor : Abdel Gamel Naser
#ppbd #mimika #Ceposonline.com