Gubernur Papua Selatan Instruksikan Lima Langkah Percepat Imunisasi dan Pengendalian Malaria
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan, pemerintah tidak dapat lagi menunda upaya percepatan pembangunan kesehatan.
Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Agustinus Joko Guritno saat membuka pertemuan penguatan komitmen lintas sektor dalam mendukung percepatan imunisasi, pengendalian malaria, serta penurunan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Papua Selatan, di Merauke, Selasa (23/6/2026).
Gubernur Apolo Safanpo menggambarkan kondisi nyata yang masih dihadapi masyarakat di wilayah terpencil Papua Selatan. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak ibu yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, bayi yang belum memperoleh imunisasi, hingga ibu hamil yang kesulitan mengakses pertolongan medis saat mengalami keadaan darurat.
"Ini bukan cerita masa lalu. Ini terjadi hari ini. Setiap hari rata-rata 225 warga Papua Selatan terdiagnosis malaria. Selama dua hari pertemuan ini berlangsung, diperkirakan sekitar 450 orang akan jatuh sakit malaria. Sebagian besar adalah orang asli Papua, termasuk anak-anak dan balita," ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dijawab melalui keputusan dan aksi nyata, bukan sekadar pembahasan.
Ia kemudian menyampaikan lima arahan kebijakan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.
Arahan pertama adalah mengakhiri cara pandang bahwa urusan kesehatan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Seluruh OPD diminta mengintegrasikan program kesehatan dalam tugas masing-masing, mulai dari pembangunan akses jalan menuju fasilitas kesehatan, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah, penyediaan transportasi bagi distribusi vaksin dan tenaga kesehatan, hingga sinkronisasi data kependudukan dengan sasaran imunisasi.
"Kesehatan bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. Semua perangkat daerah harus bekerja dalam satu arah dan satu komando," tegasnya.
Arahan kedua adalah mempercepat penyusunan regulasi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang memuat afirmasi pelayanan bagi Orang Asli Papua, alokasi minimal 10 persen APBD untuk kesehatan, serta penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan Posyandu kampung.
Sembari menunggu proses pembentukan perda, gubernur juga menginstruksikan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang mengatur cakupan imunisasi dasar lengkap, pelaksanaan imunisasi di wilayah berisiko tinggi, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama.
