CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, angkat bicara terkait persoalan status kepemilikan tanah Bandara Mopah Merauke yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Pemerintah Kabupaten Merauke akan menelusuri kembali riwayat kepemilikan dan dokumen aset tanah bandara tersebut guna memastikan status hukumnya.
Bupati menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, tanah yang digunakan untuk pembangunan Bandara Mopah tersebut sebelumnya telah mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Merauke dengan luasan tertentu. Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti luas lahan maupun seluruh dokumen historis terkait proses pembebasan tanah tersebut.
"Tanah bandara itu salah satu aset yang dulu memang sempat diberikan ganti rugi oleh pemerintah daerah. Dengan luasan tertentu. Saya sendiri tidak hafal berapa luasannya. Tetapi yang jelas, bandara itu dulu diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Merauke," kata Yoseph Bladib Gebze, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, ia mengakui adanya komplain dari sejumlah warga terkait status tanah tersebut. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penelusuran untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya.
Menurut Bupati, dalam persoalan hak ulayat di Merauke terdapat prinsip garis keturunan ayah atau patrilineal yang perlu menjadi salah satu aspek dalam menelusuri klaim kepemilikan tanah. Namun, apabila ada pihak yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan, ia mempersilakan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Merauke.
"Kalau ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, silakan menggugat ke Pengadilan Negeri Merauke supaya pada akhirnya ada kepastian hukum bagi kita," ujarnya.
Selain menelusuri riwayat pembebasan tanah, Bupati juga akan meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengecek dokumen terkait status aset tersebut hingga ke Kementerian Keuangan.
Langkah ini diperlukan karena ada informasi mengenai kemungkinan tanah bandara tersebut memiliki riwayat penguasaan sejak masa pemerintahan Belanda sebelum diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.
"Kami akan menegaskan kepada badan pengelola keuangan dan aset untuk mengecek hal ini ke Kementerian Keuangan. Supaya kita pastikan, karena beberapa aset kita, termasuk aset pada masa pemerintahan Papua dahulu, juga pernah dilakukan penelusuran serupa," jelasnya.
Ia mengatakan, penelusuran aset bersejarah bahkan pernah dilakukan hingga ke Belanda untuk memastikan aset mana saja yang sebelumnya dikuasai pemerintah kolonial dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.
Menurutnya, penelusuran dokumen sejarah dan administrasi tersebut penting agar pemerintah memiliki data yang valid dan tidak hanya berdasarkan klaim atau informasi yang berkembang di masyarakat.
Terkait kemungkinan munculnya persoalan di lapangan, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan serta institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan persoalan tersebut.
Ia menyebutkan, ada kewenangan tertentu yang berada pada pemerintah provinsi. Karena itu, Pemkab Merauke siap memberikan dukungan apabila diperlukan, termasuk dalam koordinasi dan pengamanan.
"Sesungguhnya pemerintahan ini kan satu. Jadi, kita akan berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada institusi yang berwenang untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu, tetapi tetap mengedepankan unsur kemanusiaan. Tindakannya harus terukur," katanya.
Bupati juga mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa Bandara Mopah merupakan salah satu objek vital di Kabupaten Merauke yang keberadaannya harus dijaga bersama.
Selain bandara, terdapat sejumlah objek vital lainnya seperti pelabuhan laut, Pertamina, dan fasilitas strategis lainnya yang memiliki peran penting bagi kepentingan masyarakat luas.
"Bandara ini salah satu objek vital yang kita miliki di Kabupaten Merauke. Selain pelabuhan laut, Pertamina dan objek vital lainnya, memang harus kita jaga bersama-sama untuk kepentingan bersama," pungkasnya. (*)
Editor : Weny Firmansyah