CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano, melontarkan kritik tajam terhadap situasi sosial dan politik Papua saat merespons polemik film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Pernyataan itu disampaikan dalam agenda nonton bareng film Pesta Babi yang digelar di halaman kediamannya di Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Selasa (26/5/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dan dilanjutkan dengan diskusi publik serta launching agenda Bulan Bung Karno 2026.
Dua narasumber hadir dalam diskusi tersebut, yakni wartawan senior Cenderawasih Pos, Abdel Gamel Naser dan praktisi hukum sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Bahar Farawowan.
BTM menegaskan, dirinya hadir bukan sekadar sebagai politisi, tetapi sebagai anak Papua yang menyaksikan langsung bagaimana rakyat kecil hidup di tengah ketidakpastian, konflik, dan perebutan kepentingan.
“Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang tokoh politik. Tetapi saya berdiri sebagai seorang anak Papua yang lahir, besar, dan melihat sendiri bagaimana tanah ini terus berjalan di antara harapan dan luka,” ucap BTM.
BTM menilai Papua terlalu sering dijadikan objek perdebatan elite ketika muncul konflik atau kontroversi.
Sementara suara masyarakat kecil di kampung-kampung justru kerap terabaikan.
“Ada mama-mama Papua yang hanya ingin anaknya sekolah dengan tenang. Ada anak-anak muda yang hanya ingin mendapat pekerjaan tanpa harus meninggalkan identitasnya. Ada masyarakat adat yang hanya ingin tanah leluhurnya dihormati,”kata BTM.
Menurutnya, polemik film Pesta Babi tidak boleh berhenti pada saling serang opini atau kemarahan politik semata.
Ia mengingatkan bahwa Papua membutuhkan ruang dialog yang jujur dan bermartabat, bukan sekadar kegaduhan yang terus berulang.
“Papua tidak boleh terus menjadi panggung pertengkaran. Karena terlalu lama rakyat kecil hanya menjadi penonton dari pertarungan kepentingan,”tegasnya.
BTM juga menyoroti persoalan hak-hak masyarakat adat yang dinilai semakin tergerus.
Ia menegaskan masyarakat adat tidak boleh dibungkam ketika menyuarakan ketidakadilan, terutama terkait tanah dan wilayah adat.
“Kita harus menghormati hak masyarakat adat. Mereka berhak bicara ketika tanahnya dirampas atau hak-haknya diabaikan. Negara harus hadir mendengar suara itu, bukan malah membungkam,”kritik mantan Wali Kota Jayapura 2 periode ini.
Pada kesempatan ini pula BTM turut menyinggung pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya menyoroti isi film dokumenter tersebut.
Menurut BTM, apa yang disampaikan Megawati merupakan refleksi dari realitas sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat kecil di Papua.
“Persoalan masyarakat adat, kesehatan, kemiskinan, sampai rasa ketidakadilan itu nyata dirasakan rakyat kecil. Karena itu demokrasi harus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut,”cecar BTM.
Dalam kesempatan itu, BTM juga mengajak masyarakat Papua menjaga kampung, dusun, dan hasil kebun sebagai simbol menjaga masa depan Papua.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpecah oleh kepentingan politik maupun perbedaan pandangan.
“Papua punya jiwa, punya sejarah, punya adat, dan punya harga diri. Kalau Papua mau maju, pembangunan tidak cukup hanya membangun jalan dan proyek. Tetapi juga harus membangun rasa percaya, keadilan, dan kemanusiaan,”tegasnya kembali.
Sementara itu menjelang Bulan Bung Karno pada Juni mendatang, BTM menyebut pihaknya akan menggelar sejumlah agenda kepemudaan dan gerakan milenial untuk mendorong persatuan serta semangat pembangunan di Tanah Papua.
Ia berharap generasi muda Papua tidak mewarisi trauma akibat konflik berkepanjangan, melainkan mewarisi harapan dan persaudaraan.
“Kita ingin mewariskan Papua yang berdiri tegak dengan martabatnya, bukan Papua yang terus hidup dalam ketakutan dan perpecahan,”ujarnya.
BTM juga mengkritisi kepada para kepala daerah di Papua dan juga lembaga MRP dan para legislator di senayan yang justru diam tak berkomentar.
"Ya, mungkin mereka takut kehilangan jabatan mereka saat ini. Mereka lupa bahwa mereka berasal dari mana,"tutup BTM. (*).
Editor : Yohanes Palen