CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Menyikapi keluhan masyarakat terkait ketersediaan obat di RSUD Dok II Jayapura, Komisi V DPR Papua melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan langsung kondisi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Sidak dipimpin Ketua Komisi V DPR Papua, Dina Laura Rumbiak, didampingi Wakil Ketua Komisi V H. Jayakusuma serta anggota Dessy Corazon Giay Kamis (22/1/2026). Rombongan meninjau langsung ruang kemoterapi dan berdialog dengan dokter serta tenaga medis yang bertugas.
Dari hasil sidak, Komisi V menemukan sejumlah persoalan serius, terutama kekosongan obat kemoterapi yang berdampak langsung pada tertundanya jadwal pengobatan pasien kanker.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan utama untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Karena itu, penyediaan obat harus menjadi prioritas dan tidak boleh sampai terjadi kekosongan," tegas Dina Rumbiak.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan tenaga medis, obat kemoterapi saat ini belum tersedia karena masih menunggu proses pemesanan dari luar Papua.
Akibatnya, pasien yang seharusnya menjalani kemoterapi terpaksa menunda pengobatan. "Penundaan ini sangat berisiko bagi pasien kanker karena dapat menurunkan daya tahan tubuh, memicu demam, dan memperparah kondisi kesehatan mereka," ujarnya.
Komisi V juga menyoroti ketimpangan antara kebutuhan dan penganggaran obat kanker. Dina mengungkapkan, dalam perencanaan ideal, RSUD Dok II membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar per tahun untuk obat kanker, sesuai jumlah pasien yang ditangani. Namun pada tahun anggaran 2025, dana yang tersedia hanya sekitar Rp1 miliar.
"Ini jelas menjadi kendala besar karena anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," katanya.
Berdasarkan data yang diterima Komisi V, setiap hari terdapat satu hingga dua pasien baru yang masuk ruang kemoterapi. Dalam sebulan, jumlah kunjungan pasien kemoterapi mencapai 100 hingga 200 orang, dan dalam setahun bisa lebih dari 1.000 pasien.
Tidak hanya berasal dari Jayapura, pasien juga datang dari daerah lain seperti Biak dan Merauke, mengingat ruang kemoterapi hanya tersedia di RSUD Dok II.
Untuk satu pasien, kemoterapi dilakukan minimal tiga kali dan maksimal enam kali, bahkan bisa mencapai delapan kali tergantung kondisi penyakit, dengan interval pengobatan setiap tiga minggu. Jenis kanker yang paling dominan saat ini adalah kanker payudara, disusul kanker serviks.
Dina juga menyoroti beban ekonomi yang ditanggung pasien, khususnya mereka yang berasal dari daerah. Selain biaya pengobatan, pasien harus menanggung biaya hidup selama menjalani terapi, termasuk tinggal di rumah singgah sekitar Dok V.
Selain obat kemoterapi, Komisi V menemukan bahwa sejumlah obat lain di apotek RSUD Dok II juga tidak tersedia, sehingga banyak pasien terpaksa menebus resep di luar rumah sakit.
"Kondisi ini sangat disayangkan. Pasien yang mampu mungkin masih bisa membeli obat di luar, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya kemampuan ekonomi," ujar Dina.
Terkait status RSUD Dok II sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Komisi V menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.
"Jangan sampai pemerintah daerah lepas tangan dengan alasan rumah sakit sudah BLUD. Ini harus dibicarakan secara terbuka, bagaimana pembiayaan dari APBD provinsi, APBN, dan pengelolaan BLUD bisa berjalan seimbang," tegasnya.
Menurut Dina, BLUD belum tentu memiliki dana yang cukup di awal tahun anggaran, sehingga tetap diperlukan dukungan pendanaan dari APBD Provinsi Papua agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.
"Kami di Komisi V DPR Papua akan terus mendorong agar pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama. Manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah harus melakukan pembenahan serius, terutama dalam perencanaan dan pengadaan obat," tutupnya. (*)