Ditanya DPR Bisa Apa hingga Singgung Pejabat BPN yang Sulit Ditemui
Rasanya belum ada partai yang membuka ruang seperti ini. Bertemu jurnalis dan menerima roasting dari para kuli tinta. Baru PKS Kota Jayapura yang berinisiatif. Dan hasilnya, tiga wakil mereka di DPRD Kota dicecar habis.
Laporan: Abdel Gamel Naser_Jayapura
Tak membutuhkan ruang besar untuk bisa mendengarkan banyak argumen, kritikan termasuk catatan minus yang dimiliki DPRD Kota Jayapura. Hanya sebuah ruangan semi terbuka, tempat duduk yang cukup nyaman meski terasa keras dan semilir kipas yang terasa gerah-gerah lembab. Sajiannya juga sangat sederhana, secangkir kopi ditambah gorengan pisang yang digoreng ala-ala cafe.
Namun dari tempat ini ada banyak sekali masukan dan catatan yang diberikan para jurnalis di Kota Jayapura pada pertemuan, Selasa (18/11) sore kemarin. Kegiatan ini bertajuk Coffee Session Journalist Caution atau diartikan ngopi bareng sambil mendengarkan catatan kritis para awak media. Moment ini benar-benar dimanfaatkan oleh para wartawan untuk mengulas apa saja penilaian mereka terkait kerja-kerja kedewanan.
Kebanyakan sih soal kritikan sosial yang dianggap perlu menumbuhkan kepekaan. Ketua DPD PKS Kota Jayapura, Burhanuddin menyampaikan bahwa pihaknya sudah lama ingin ngopi bareng wartawan namun baru kali ini kesampaian.
"Kami ingin mendapat banyak masukan dari teman-teman wartawan. Pastinya beda karena semua kunci ada di wartawan. Wartawan banyak tahu pastinya," kata Burhan membuka kegiatan di Gama Caffee, Entrop kemarin.
Ia menyatakan keinginan PKS agar para wakilnya bisa lebih peka, membuka ruang mendengar dan mengawal untuk menajamkan kerja-kerja pelayanan lewat jalur politik.
"Kami menganggap ada alarm atau peringatan yang diberikan wartawan kepada kami. Selain itu kami ingin ada trust yang lebih kuat jadi kalau wartawan mau konfirmasi apapun bisa menjadikan wakil PKS sebagai tempat bertanya. Kami ingin menempatkan diri sebagai sumber informasi dan PKS harus kuat untuk mengawal dan mengeksekusi perencanaan program pembangunan termasuk yang disampaikan media," tegasnya.
Disini PKS menghadirkan tiga dari empat anggotanya yakni Ngadino, Imam Khoiri dan Asriyani. Ketiganya mengaku tak keberatan dicecar terkait kelemahan dari kinerja mereka selama ini.
Bahkan menurut Sekretaris PKS Kota, Abdul Naim, silahkan memberi raport bagi anggota DPR mereka. "Kami butuh media kritis sekaligus mitra kritis kalau perlu buatkan kami raport. Media silahkan memberi raport kepada empat anggota kami apakah merah, kuning atau hijau dan itu akan kami koreksi secara serius," beber Naim.
Moment ini lantas dimanfaatkan betul oleh wartawan dengan "menghujani" berbagai pertanyaan dan sorotan. Mulai dari akses jalan di SPG Waena yang gelap dan rawan kriminal hingga soal arah pembangunan di Muara Tami yang dikhawatikan kebablasan.
Dianggap kebablasan karena pemerintah kurang mempertimbangkan pola pembangunan berkonsep konservasi dan berwawasan lingkungan. Hanya membangun dan minum memikirkan dampak lingkungan.
"Arah pembangunan saat ini semua menuju Muara Tami. Ada dua wakil PKS yang tinggal disana dan kami lihat banyak perumahan yang dibangun tapi coba lihat penataannya cukup mengkhawatirkan. Bagaimana dengan drainase, daerah resapan termasuk kawasan hijau yang seharusnya tidak tersentuh pembangunan," tanya Andre Fonataba dari Saireri.Com.
Odeodata atau Julia Vanduk dari Radar Pagi juga menyinggung respon pemerintah yang dianggap tunggu kejadian dulu baru diseriusi. "Saat ini banyak pohon yang melintang di atas badan jalan mulai dipangkas tapi coba lihat di Waena, disana masih banyak yang mengkhawatirkan. Jangan sampai ada korban seperti dulu di Skyline baru kita bergerak. Saya dengan dulu katanya alat potong kurang, coba PKS carikan solusinya," cecar Odeodata.
Begitu juga disampaikan Vanwi Robert. Pimpred Warta Plus ini menyinggung soal cara "kampanye" anggota DPR di media sosial yang dianggap menggunakan format jadul. Cara lama yang tak lagi populis.
"Kalau kasi bantuan, temu warga kemudian tinjau-tinjau itu diposting kami pikir tidak kena. Sudah lama yang begitu dan saya yakin tidak mengangkat. Coba setiap tiga bulan diposting apa saja kerja-kerja partai ini. Solusi konkrit yang sudah dilakukan itu apa saja, itu kami yakin lebih mengena," sarannya.
Lainnya menyinggung soal status kawasan Muara Tami yang diera Presiden Soeharto dulunya menjadikan ini kawasan pertanian dan perkebunan namun kini berubah menjadi kawasan pemukiman.
DPR diingatkan jangan lalai dan akhirnya lupa untuk mencermati status tersebut dikaitkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan tadi. "Jangan banjir, got tersumbat baru kita pikir aturannya," singgung Andre.
Disini juga disinggung soal sulitnya pejabat ditemui, salah satunya pejabat BPN. Wartawan menganggap banyak masalah pertanahan yang harus dijawab dan dituntaskan oleh BPN namun hingga kini dirasa lebih mudah bertemu malaikat ketimbang pejabat BPN.
Penyampaian ini langsung disambut Imam Khoiri bahwa ia juga pernah mengalami kesulitan. Imam cukup piawai memberi jawaban. "Dulu saya juga alami masalah di BPN dan saya pikir dimana-mana BPN ini masalahnya sama lambat dan sulit. Kemarin kami harus memberi warning barulah ditangani dan sekarang terjadi juga di Sulawesi antara pak Jusuf Kalla dan Lippo. Ini paus ketemu paus," ungkap Imam.
"Tapi kalau ada kendala coba sampaikan ke kami agar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepalanya bisa kami panggil, " tambah Imam.
Imam menyatakan bahwa meski PKS memiliki satu fraksi namun pihaknya tetap membutuhkan banyak masukan. "Kami bukan tahu semua jadi tolong kami dibantu juga, kalau memang krusial silahkan buat dalam bentuk laporan kemudian serahkan ke kami agar kami bisa men-drive nya ke anggaran nanti," katanya.
Ditambahkan Ngadino bahwa terkait arah pembangunan di Muara Tami pihaknya juga ikut mengawal. "Ada regulasi terkait RT/RW yang insaAllah dalam tahun ini disahkan dan disitu jelas kawasan yang bisa dibangun dan kawasan mana yang tak boleh dibangun, jadi masyarakat juga harus berhati-hati membeli kaplingan, jangan sampai beli tapi tidak bisa dibangun karena masuk dalam kawasan pertanian," wanti Ngadino.
Ia juga menyinggung soal pertimbangan Fraksi PKS untuk tidak lagi ada penambahan Alfamidi maupun Indomaret di wilayah Muara Tami. "Ini agar ekonomi lokal atau UMKM disana bisa tumbuh," tambahnya. Ngadino juga menawarkan jurnalis untuk ngumpul di kediamannya.
Hal lain disampaikan Asriyani. Ia menanggapi soal masih banyaknya anak-anak yang dilibatkan untuk membawa kotak amal termasuk bagaimana memberdayakan penyandang disabilitas.
"Ini sebenarnya bukan hal baru dan terus berulang, kami sudah pernah membahas namun terimakasih ini akan jadi atensi bagi kami. Kami juga tak ingin anak-anak sampai malam berkeliaran apalagi sambil meminta sumbangan. Aspek keamanan dan waktu mereka harus diperhatikan," bebernya.
Adriani menjawab cukup simple dan menyatakan apa yang disampaikan para jurnalis akan jadi atensi komisinya. Iapun membuka ruang untuk para awak media memberi waktu untuk kembali dilakukan diskusi guna menangkap persoalan sosial lainnya. "Kalu mau ketemu lagi saya siap," imbuhnya. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser