CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Wakil Wali Kota Rustan Saru meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura mempercepat realisasi fisik dan keuangan pada tahun anggaran 2026.
"Saya minta OPD tidak boleh ada penundaan pelaksanaan program hanya karena persoalan administrasi,"ungkap Rustan Saru.
Menurut Rustan Saru, saat ini pemerintah telah memasuki semester kedua tahun anggaran 2026.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Jayapura akan menghadapi evaluasi melalui kegiatan monitoring meja yang akan mengukur capaian pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
"Target kita adalah menuntaskan seluruh program strategis daerah maupun program nasional, termasuk berbagai kegiatan yang telah tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura pada APBD 2026," ujarnya.
Ia menegaskan, capaian realisasi fisik dan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada negara.
Karena itu, seluruh OPD diminta bekerja lebih cepat agar target semester pertama dapat terpenuhi.
"Minimal realisasi fisik dan keuangan pada semester pertama sudah mencapai 50 hingga 60 persen. Nanti akan kita buktikan saat monitoring meja sejauh mana realisasi yang sudah dicapai,"katanya.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, Rustan Saru meminta Sekretaris Daerah bersama para asisten melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap OPD yang mengelola anggaran.
Politisi PAN ini berharap setiap perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik sekaligus menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun penyimpangan di kemudian hari.
Rustan Saru mengingatkan bahwa lambatnya penyerapan anggaran akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau anggaran lambat diserap, berarti pekerjaan fisik juga ikut lambat. Dampaknya tentu pelayanan publik ikut terganggu. Karena itu semua harus serius, sebab waktu terus berjalan,"tegasnya.
Mantan Anggota DPR Papua ini juga tidak ingin terjadi penumpukan pekerjaan maupun belanja daerah pada akhir semester kedua.
Untuk itu percepatan pelaksanaan program sejak sekarang akan mengurangi beban pekerjaan dan anggaran menjelang tutup tahun.
"Pengawasan harus terus dilakukan agar setiap kendala bisa segera diidentifikasi, dicarikan solusi, dan diselesaikan secara rinci,"pintanya.
Rustan Saru juga kembali menegaskan agar seluruh OPD tidak menjadikan persoalan administrasi sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan.
"Jangan ada OPD yang menunda kegiatan hanya karena alasan administrasi. Semua harus bergerak cepat, tetapi tetap tertib dan akuntabel,"pungkasnya. (*).
Editor : Yohanes Palen