CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Hal yang wajar bagi warga sipil menghindari ketegangan ketika aksi demonstrasi berujung anarkis dan konflik yang memanas. Namun tidak demikian dengan para pencari berita atau jurnalis di Papua. Momen-momen itulah yang justru membawa mereka ke garis terdepan, mempertaruhkan keselamatan demi sebuah kabar.
Meliput berbagai macam insiden yang penuh dengan ketegangan seperti konflik bersenjata, sudah menjadi risiko yang mau tak mau harus dihadapi oleh jurnalis di Papua sebagai mata dan telinga publik.
Maka tak heran, bertugas sebagai jurnalis di Papua menjadi sebuah pengabdian yang sangat rentan dan berisiko tinggi. Kekerasan terhadap jurnalis di wilayah ini juga kerap terjadi. Ancaman intimidasi fisik dan verbal, hingga kerugian material berupa perusakan alat kerja bahkan selalu menghantui.
Risiko ini tidak hanya mengintai di lapangan. Kantor berita pun bisa menjadi target. Media JUBI misalnya, pernah mengalami teror serius ketika kantor mereka dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal pada 16 Oktober 2024 silam.
Kisah-kisah tentang peliputan di tengah aksi demonstrasi yang berujung anarkis atau di lokasi konflik yang rawan kekerasan sudah menjadi hal biasa bagi wartawan atau jurnalis di Papua.
“Untuk liputan demo itu kita harus pintar-pintar bawa diri. Pernah waktu demo besar-besaran di Jayapura kasus rasis 2019, saya dapat momen anarkis dalam demo dan saya diminta hapus foto-foto,” ungkap Gusti Tanati, fotografer Antara Foto, Minggu (30/11/2025).
BPJS Ketenagakerjaan Harapan di Tengah Bahaya
Menyadari tingginya tingkat risiko terhadap tugas para jurnalis, beberapa perusahaan media di Papua mulai mengambil langkah konkret, melindungi jurnalis melalui kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Beberapa perusahaan media lokal Papua yang berkomitmen mendaftarkan wartawannya sebagai peserta BPJAMSOSTEK telah memberikan harapan baru.
Langkah ini diakui sangat penting karena memberikan perlindungan dasar bagi profesi yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi terhadap insiden kerja.
Cenderawasih Pos, Seputar Papua, dan JUBI adalah media-media lokal di Papua yang sudah memberikan perlindungan kepada para jurnalisnya. Komitmen mereka dalam mendaftarkan karyawan sebagai peserta menunjukkan pengakuan terhadap peran penting dan risiko besar yang diemban oleh para jurnalis mereka.
Perlindungan yang diberikan mencakup program vital seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang menjamin biaya pengobatan dan perawatan tanpa batas hingga wartawan pulih, jika mengalami cedera saat bertugas.
Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan santunan dan beasiswa pendidikan bagi ahli waris jika risiko terburuk terjadi.
“Ketika kami harus berhadapan dengan massa yang emosional atau meliput di zona konflik, adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan setidaknya memberikan kami sedikit ketenangan. Ini bukan hanya asuransi, tapi pengakuan bahwa nyawa dan pekerjaan kami berharga,” ujar Islami, salah satu wartawan JUBI.
Papua Punya Risiko Sendiri
Pimpinan Redaksi Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw tak menampik bahwa penugasan wartawan di Papua memiliki risiko lebih besar dari daerah lain.
“Wartawan di Papua ketika melakukan liputan di lapangan bisa menjadi korban dari kelompok mana saja, bisa dari pihak keamanan, kelompok massa dan kelompok tertentu termasuk liputan di wilayah konflik itu resikonya lebih besar,” ungkap Lucky Ireeuw.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura itu bahkan pernah menjadi korban teror, dimana mobil miliknya dirusak OTK di Jembatan Merah Teluk Youtefa.
“Wartawan biasanya meliput politik dan keamanan justru kadang mendapat ancaman, misalnya ada yang tidak sukai dan praktek seperti itu terjadi juga bukan hanya fisik dan verbal bahkan juga perusakan alat-alat peliputan sehingga profesi jurnalis di Papua itu sangat riskan,” ujarnya.
Selain liputan di tengah kondisi konflik, wartawan di Papua juga dihadapkan dengan situasi geografis yang kerap menimbulkan risiko saat liputan. Bahkan penyakit malaria juga kerap menghantui para kuli tinta di Papua.
“Jadi semua risiko itu ada di Papua. Situasi demo yang berujung anarkis kerap terjadi, daerah rawan konflik dan juga rawan bencana alam,” ucapnya.
Tingginya risiko peliputan di lapangan membuat Cenderawasih Pos mengambil langkah tepat untuk memberikan jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berlangsung sudah lama.
“Jadi karyawan Cenderawasih Pos itu semuanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tujuannya memberikan perlindungan atas resiko yang timbul dalam pekerjaan. Karena wartawan ini dekat sekali dengan risiko sehingga harus ada jaminan yang disiapkan oleh kantor dan iuran dibayar oleh perusahaan sesuai peraturan pemerintah,” ujarnya.
Liputan di Tengah Konflik
Wartawan berada paling depan dalam memberikan berita bila terjadi konflik di daerah Papua. Tanpa pengaman yang lengkap, namun wartawan selalu berupaya mendapatkan sebuah informasi yang dijadikan sebagai berita.
Seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahan media yang kerap mengirim wartawan ke daerah konflik.
“Reporter Jubi meliput di semua tempat apalagi di wilayah rawan konflik di Papua seperti Puncak, Lanny Jaya dan lainnya. Biasanya wartawan Jubi liputan ke sana, tapi ada SOP juga untuk tidak memaksakan jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan,” ungkap Pimpinan Redaksi Jubi, Jean Bisay.
Ia menegaskan jika wartawan di Papua memiliki wilayah liputan yang lebih berisiko bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Jubi bahkan pernah mendapatkan teror bom molotov pada tahun 2024 oleh orang tidak dikenal.
Bahkan kasus yang merusakan dua kendaraan operasional kantor itu belum juga terungkap. Sekaligus mempertegas jika profesi wartawan ini memang sangat rentan.
Sehingga Jean mengaku sangat prihatin jika perusahan media di Papua mendaftarkan wartawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Sangat membantu sekali karena kita berada di daerah liputan dengan risiko tinggi. Dan di Jubi sendiri semua karyawan kantor dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.
“Dan ini seharusnya menjadi perhatian bagi perusahaan media di Papua, karena tidak semua tercover BPJS. Sementara tugas wartawan ini dihadapkan dengan risiko tinggi,” sambungnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Tanah Papua itu baru saja mengikuti Global Investigative Journalism Conference (GIJC) di Malaysia itu juga menceritakan jika wartawan di luar sana juga dilindungi oleh asuransi.
“Kemarin sempat dibahas juga tapi tidak secara spesifik, tapi wartawan di luar negeri juga di-cover oleh asuransi untuk pekerjaan mereka. Kalau kita di Indonesia ya seperti BPJS Ketenagakerjaan. Di sana mereka sangat dilindungi dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.
Perjuangan Belum Usai
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Cabang Jayapura, Sirta Mustakiem mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memiliki segudang manfaat yang dibutuhkan para pekerja termasuk wartawan demi meningkatkan kesejahteraan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP).
Kemudian Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun ataupun mengalami cacat total tetap.
Meskipun demikian, BPJS Ketenagakerjaan tetap menyoroti masih banyak pekerja di Papua, baik formal maupun informal, yang belum terdaftar. Ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan menyeluruh terutama bagi wartawan yang bekerja sebagai freelancer atau di media kecil, masih menjadi tantangan.
Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, dari sekitar 1 juta penduduk di Papua, sebanyak 240 ribu merupakan pekerja. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu pekerja formal yang berjumlah 103 ribu dan pekerja informal yang berjumlah 137 ribu.
Namun, hanya sekitar 50 persen dari pekerja formal yang telah dilindungi oleh jaminan sosial.
“Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya melindungi pekerja mereka, sehingga ada pekerja magang, harian lepas, dan tenaga kerja lainnya yang belum mendapatkan perlindungan yang memadai,” ujarnya.
Kondisi pekerja informal di Papua juga sangat memprihatinkan. Dari total 137 ribu pekerja informal, hanya sekitar 24 ribu yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang berarti hanya sekitar 18 persen saja. (*).
Editor : Elfira Halifa