CEPOSONLINE.COM, BIAK - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Biak Numfor, Frans Wattimena, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman teknis bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengawal pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Pelaksana Swakelola kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Biak, Senin (13/10).
Frans mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar para anggota KSM memahami secara menyeluruh proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama dalam mengawal proyek sanitasi yang dibiayai oleh DAK.
“Harapan kami dengan pelatihan ini teman-teman KSM lebih memahami proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang didampingi oleh TFL, sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan terhadap kegiatan yang dimaksud,” ujar Frans Wattimena.
Ia menjelaskan, KSM merupakan kelompok masyarakat yang direkrut langsung oleh pemerintah kampung untuk membantu mengawasi dan melaksanakan kegiatan di tingkat akar rumput.
Karena itu, pelatihan ini penting agar mereka dapat bekerja sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
“Teman-teman KSM ini adalah masyarakat awam, tapi mereka mengawal langsung proses DAK Sanitasi.”
“Kami ingin mereka memahami alur kerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan fisik agar kegiatan berjalan dengan baik,” katanya.
Frans mengingatkan agar pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran berharga.
Ia menyinggung masih adanya pekerjaan yang tidak tuntas hingga menimbulkan persoalan hukum akibat kurangnya pemahaman dalam pengelolaan kegiatan.
“Dulu sempat ada pekerjaan KSM yang tidak selesai dan berujung masalah hukum. Karena itu, tahun ini kami tekankan agar semua berjalan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian PUPR,” tegasnya.
Untuk tahun 2025, kegiatan DAK Sanitasi di Biak Numfor mencakup pembangunan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di enam distrik, yaitu Yendidori, Warsa, Yawosi, Biak Utara, Samofa, dan Aimando.
Pelatihan ini diikuti oleh 18 orang anggota KSM dan menghadirkan satu narasumber dari Kementerian PUPR.
Frans berharap setelah pelatihan ini, seluruh peserta dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami ingin di akhir kegiatan nanti semua berjalan sesuai perencanaan dan tidak ada lagi laporan kekurangan.”
“KSM harus menjadi garda depan dalam memastikan program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (*)