CEPOSONLINE.COM, BIAK – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama unsur DPRD Biak Numfor mulai membahas Raperda APBD Perubahan 2024.
Raperda ini mulai diserahkan oleh Pj Bupati Biak Sofia Bonsapia, Senin (30/9), di Ruang Sidang DPRD Biak, disaksikan unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkompimda TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Biak, Plt Sekda Biak, dan jajaran Staf Ahli dan Asisten Pemeirntahan serta Pimpinan OPD, bersama eselon III dan IV Lingkungan Pemkab Biak Numfor.
Uniknya pembahasan Raperda kali ini, Pemerintah Daerah Biak Numfor juga menitipkan untuk pembahasan 6 Raperda Non APBD Terkait, Perubahan dan pemekaran sejumlah Kampung, Raperda Terkait Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras, Raperda Terkait Kawasan Tanpa Asap Rokok, Raperda Terkait Penanaman Modal, Raperda Penertiban Umum, dan Raperda Terkait Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024-2045.
Baca Juga: Pemkab Biak Numfor Terus Genjot Turunkan Angka Kemiskinan
Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen mengatakan, dalam Sidang kali ini terkait pembahasan raperda APBD Perubahan 2024 dan juga Raperda Non APBD 2024 ini menjadi karya terakhir bagi anggota DPRD aktif saat ini.
Selanjutnya Persipan Pelantikan bagi Anggota DPRD yang baru akan diselenggarakan pada Oktober nanti.
Milka pun berharap agar pemerintah daerah benar-benar memprioritaskan dan memperhitungkan hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan dasar pemerintah daerah, memenuhi hak-hak dasar masyarakat, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tetap melaukan rencana kerja keuangan pemerintah daerah yag lebih efektif dan efisien.
"Masa sidang ini agenda terakhir pengabdian sebagi wakil rakyat, diharapkan anggota DPRD seluruhnya selesai kan agenda ini dengan harapan yg terbaik bagi masyarakat biak yg kita wakili," ungkap Milka Rumaropen.
Sementara Pj Bupati Biak Numfor menyampaikan dalam pidato pembukaannya itu bahwa tujuan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2024 ini tentu agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan normal. Juga dapat meningkatkan efektif efisien akuntabilitas keuangan daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal.
Penjabaran program dan kegiatan mempedomani perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran kata Pj Bupati Sofia Bonsapia, merupakan hasil kesepakatan bersama, antara pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD Biak Numfor selaku eksekutif.
Sebelumnya pada akhir pekan kemarin, Pemda Biak Numfor dan juga DPRD Biak Numfor telah melakukan pembahasan terkait dengan KUA dan PPAS sebelum beranjak pada pembahasan APBD Perubahan kali ini. (*)