CEPOSONLINE.COM — NABIRE — Di tengah udara dingin Ilaga, suasana haru menyelimuti Aula Negelar, Ilaga Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Sejumlah warga dari kampung sekitar datang membawa harapan baru. Harapan akan kedamaian yang lama mereka rindukan di daerah pengungsian. Di hadapan mereka, Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Provinsi Papua Tengah hadir, bukan hanya sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai sesama anak Papua yang ingin mendengar langsung suara masyarakatnya.
Kehadiran Pansus ini menjadi bagian dari upaya bersama membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak, unsur FORKOPIMDA, dan DPRK Puncak dalam memulihkan situasi kemanusiaan di daerah yang selama ini terdampak konflik.
Sekretaris Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Anis Labene menjelaskan lima anggota DPR Papua Tengah yang ditugaskan di Kabupaten Puncak diantaranya; Anis Labene, Jemi Patabang, Gerson Coem Wandikbo, Yohanis P. Wanimbo, dan Gabriel Wakerkwa. Mereka sekaligus memimpin dialog terbuka dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat, adat, dan gereja.
“ Kami datang untuk mendengar, mencatat, dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar sampai dan menjadi dasar dalam setiap kebijakan kemanusiaan,” ujar Anis Labene, Sekretaris sekaligus Koordinator Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah untuk Kabupaten Puncak kepada media ini via seluler, Rabu, (8/10/2025).
Menurut Anis menjaga perdamaian bukan hanya tugas aparat atau pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“ Kami mengapresiasi setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, TNI–POLRI, dan para tokoh masyarakat dalam menjaga suasana damai di Puncak. Keamanan dan kedamaian adalah syarat utama untuk memulihkan kehidupan sosial dan kemanusiaan,” katanya.
Usai dialog, rombongan DPR Papua Tengah menyerahkan bantuan bahan makanan (BAMA) kepada para pengungsi dan warga terdampak. Meski sederhana, bantuan itu diterima dengan senyum dan mata yang berkaca-kaca sebuah isyarat bahwa empati dan perhatian masih hadir di tengah keterbatasan.
Pertemuan kemudian dilanjutkan di Kantor DPRK Puncak, di mana kedua lembaga legislatif itu bersepakat memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah strategis untuk penanganan isu-isu kemanusiaan secara berkelanjutan.
Kehadiran Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah di Ilaga menjadi simbol bahwa negara tidak absen. Di balik tumpukan data dan laporan, ada wajah-wajah manusia yang membutuhkan perhatian, dan di sanalah tugas kemanusiaan dimulai dari hati yang peduli, menuju Papua yang damai. (*)
