CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Tengah melakukan kegiatan koordinasi Tindak lanjut Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi (SHEK) Papua Cerdas dengan Kemendikdasmen yang diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Papua yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Papua, Jumat, (16/5/2025).
Rapat Koordinasi dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Kepala Disnaker Papua Tengah, Kepala BKPSDM Papua Tengah dan perwakilan dari Dinas Pendidikan delapan Kabupaten se-Papua Tengah.
Dalam rapat koordinasi itu BP3OKP Papua Tengah menemukan adanya penumpukan data guru di data pokok pendidikan (Dapodik).
“ Salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi BP3OKP Papua Tengah, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Tengah bersama 8 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten se Provinsi Papua Tengah adalah masalah pemetaan guru se Papua Tengah,” ujar Anggota BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Petrus Waine kepada media ini, Senin, (19/5/2025).
Menurutnya Kekosongan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah selama ini salah satu penyebab karena guru yang bersangkutan sudah pindah ke struktural sebagai pejabat struktural.
“ Sehari-hari bekerja sebagai pejabat struktural padahal status kepegawaian masih status fungsional guru baik di Aplikasi Kepegawaian juga di aplikasi DAPODIK sebagai guru. Inplikasinya banyak,” tuturnya.
Waine mengungkapkan Sesuai data guru lengkap di sekokah-sekolah guru yang bersangkutan sudah menjadi pejabat dan sehari-hari bekerja di dinas atau instansi lain, sehingga tugasnya sebagai guru dianggap lalai.
“ Implikasi lain juga berdampak pada perhitungan kebutuhan guru. Dampaknya masalah guru tidak selesai dan korbannya anak2 kita,” ungkap Mantan Wakapolda Papua Barat ini.
Ia berharap kasus-kasus seperti ini Pemerintah Daerah mulai benahi ulang.
“ Kalau sudah tidak lagi mengajar dan sudah bekerja di tempat lain sebaiknya urus mutasi data kepegawaian juga data DAPODIK,” tegasnya.
BP3OKP Papua Tengah bersama Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah sudah bersepakat akan mengundang semua Kepala BKPSDM dan Kepala Dinas serta operator kepegawaian dan DAPODIK untuk melakukan sortir data.
“ Kita berharap ke depan sebaran guru di semua jenjang akan tertata baik, sehingga pemerintah dalam penyusunan peta kebutuhan guru akan semakin akurat dan riil sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (*)
