Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Papua Tengah Bahas Kerjasama Sinergi Pemungutan Pajak dan Opsen Se-Wilayah Provinsi Papua Tengah

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Kepala Bapperinda Papua Tengah, Eddy Way saat menyampaikan sambutan di Acara Sosialisasi dan Koordinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di aula LPP RRI Nabire, Jumat, (13/9/2024).
Kepala Bapperinda Papua Tengah, Eddy Way saat menyampaikan sambutan di Acara Sosialisasi dan Koordinasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di aula LPP RRI Nabire, Jumat, (13/9/2024).

CEPOSONLINE. COM-Nabire, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat pembahasan kerjasama sinergi pemungutan pajak dan opsen se-wilayah Provinsi Papua Tengah dengan menghadirkan Kepala BPKAD Dan Kepala biro hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Para Kepala BPKAD, Kepala Bapenda dan biro hukum Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah sebagai peserta di Aula LPP RRI Nabire, Jumat, (13/09/2024).


Advertisement

Turut Hadir sebagai narasumber dalam Rakor Retribusi daerah ini adalah, Direkrur Pendapatan daerah ditjen bina keuda yang diwakili oleh kasubdit pendapatan Daerah wilayah V kementerian dalam negeri (Kemendagri) Rudi Rinaldi dan Perwakilan Pimpinan pemerintah Provinsi Papua Tengah, Eddy Way sebagai Kepala Bapperinda Provinsi Papua Tengah.

Mewakili Penjabat (Pj.) Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Kepala Bapperinda Provinsi Papua Tengah, Eddy Way mengatakan, Dengan ditetapkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah memasuki era baru yang menekankan kerjasama, sinergi dan kolaborasi.

Bagi pemerintah provinsi, pemberlakuan opsen PKB BBNKB mulai tahun 2025 memang mengurangi porsi penerimaan bagi provinsi, jika sebelumnya pembagian diatur melalui skema bagi hasil per triwulan, pemerintah provinsi memperoleh 70% dan kabupaten 30%.

Advertisement

"Dengan opsen maka porsi penerimaan berubah menjadi sekitar 60% untuk provinsi dan kabupaten sekitar 40% yang langsung dibagikan setiap hari," katanya.

Menurutnya, meskipun mengalami penurunan, pemerintah provinsi Papua Tengah optimis penerimaan pajak daerah secara keseluruhan akan mengalami peningkatan mengingat dengan pemberlakuan obsen, Pemerintah Kabupaten dan perangkat pemerintahannya akan mendukung dan terlibat lansung dalam hal pendataan dan penagihan serta upaya-upaya intensifikasi ektensifikasi pajak daerah.

"Syarat utama terwujudnya sinergitas adalah kepercayaan, komunikasi dan koordinasi yang efektif. Untuk itu, saya berpesan agar kerjasama sinergi pemungutan pajak dan opsen ini agar dibahas dengan seksama dengan mengedepankan pencapaian tujuan bersama yakni peningkatan penerimaan pajak daerah provinsi dan Kabupaten," ungkap Way.

Advertisement

Eddy juga mengingatkan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus berdasarkan pada proyeksi pendapatan terlebih dahulu. "Untuk itu, kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas pemungutan ini sehingga tersedia cukup anggaran yang dapat menopang pembangunan di Provinsi dan Kabupaten wilayah Provinsi Papua Tengah," tegasnya.

Ia berharap, inovasi, kreatifitas, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat juga harus dikedepankan sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

" Karenanya, kita semua harus bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik agar terwujudnya peningkatan penerimaan pajak daerah dan peningkatan layanan kepada masyarakat," tutup Kepala Bapperinda Papua Tengah, Eddy Way.(*)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Masalah di Jila Cukup Kompleks, Polda Lakukan Pemetaan

Masalah di Jila Cukup Kompleks, Polda Lakukan Pemetaan

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah menginstruksikan jajaran Polres Mimika untuk berkoordinasi secara proaktif dengan Pemerintah Kabupate

Kapolda Runtini Soal Korupsi KPU Mimika: Saya Tidak Akan Tarik Tetap Digas

Kapolda Runtini Soal Korupsi KPU Mimika: Saya Tidak Akan Tarik Tetap Digas

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah senilai Rp28 miliar di Komisi

Raperda OAP, Ketenagakerjaan dan Masyarakat Adat Papua Tengah Mulai Digodok

Raperda OAP, Ketenagakerjaan dan Masyarakat Adat Papua Tengah Mulai Digodok

DPR Provinsi Papua Tengah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) membahas empat rancangan peraturan daerah yang menyangkut

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer