CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRPPT) meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah untuk memprioritaskan orang asli Papua (OAP) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024.
" Saya mewakili seluruh anggota MRP Papua Tengah meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati di delapan Kabupaten se-Papua Tengah agar penerimaan CPNS kali ini, prioritaskan OAP, " tegas Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak kepada media saat diwawancarai di kantor MRP Papua Tengah, Rabu, (21/8/2024).
Untuk mendukung hak-hak OAP dalam penerimaan CPNS, MRP mengambil komitmen memberikan surat rekomendasi kepada OAP dengan harapan, kuota 80 persen untuk OAP benar-benar terwujud.
" Kalau enam Kabupaten di pedalaman diantaranya Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya penerimaannya harus 100 persen OAP tetapi untuk daerah sentral (nusantara) seperti kabupaten Nabire dan Mimika, kuota 80 persen untuk OAP harus benar-benar terlaksana," katanya.
Anggaibak menjelaskan, untuk mempermudah akses mendapatkan rekomendasi MRP Papua Tengah, Pihaknya sudah menyiapkan tim untuk ke kabupaten-kabupaten dan lansung menyerahkan rekomendasi kepada setiap anak asli Papua yang membutuhkan Surat rekomendasi MRP untuk melengkapi berkas persyaratan tes CPNS di Provinsi Papua Tengah dan delapan Kabupaten di dalamnya.
" Mulai besok, tim kami akan ke Mimika, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai untuk berikan rekomendasi kepada anak-anak yang tidak punya biaya untuk turun ke Nabire. Ini artinya, MRP Papua Tengah tidak main-main mengawal kuota penerimaan CPNS di Papua Tengah. Apalagi, ini soal nasib anak-anak asli Papua," jelas dia.
Menurutnya, Tindakan MRP ini membantu pemerintah menekan jumlah pengangguran yang setiap tahunnya bertambah.
" Ini Penerimaan CPNS pertama setelah DOB. Maka, jangan lagi banyak anak Papua yang pengangguran. Pemerintah Papua Tengah, delapan Kabupaten dan MRP Papua Tengah akan bersinergi bersama untuk menekan jumlah pengangguran di Papua Tengah terutama anak asli Papua. Pokoknya, Anak-anak asli Papua harus menjadi tuan diatas negerinya sendiri," pungkas Anggaibak. (*)
