*Penunjukan Plh. Gubernur Papua Menuai Protes
JAYAPURA-Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditandatangani Dirjen Otda Kemendagri atasnama Mendagri Tito Karnavian, menuai protes.
Penolakan tersebut tidak hanya datang dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH, tetapi juga datang dari berbagai kalangan masyarakat khususnya pendukung Gubernur Lukas Enembe.
Bahkan terkait penolakan ini sejumlah warga mendatangi kantor Gubernur Provinsi Papua, Jumat (25/6). Setibanya di kantoe Gubernur Papua, masyarakat yang menolak keras penunjukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua, langsung menyegel pintu masuk ruang kerja Sekda Papua, sekira pukul 10.45 WIT. Namun penyegelan tersebut tidak berlangsung lama. Sebab sejumlah anggota Satpol PP Provinsi Papua, langsung membuka rantai yang digunakan untuk menyegel ruang kerja Sekda Papua.
Aksi penolakan juga dilakukan ratusan masyarakat dari berbagai kalangan dan kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, massa yang terdiri dari tokoh adat, mahasiswa, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat, serta pendukung Gubernur Papua, Lukas Enembe terlihat berkumpul di depan kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di Jalan Raya Abepura-Entrop tepatnya di dekat pertigaan lampu merah kantor Otonom Provinsi Papua.
Ratusan massa yang hadir di depan Sekretariat DPD Partai Demokrat diberikan kesempatan untuk berorasi. Dari penyampaian berbagai perwakilan massa, pada intinya menolak penunjukan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh. Gubernur Papua. Bahkan dalam penyampaian tersebut, massa akan kembali melakukan aksi dengan menduduki kantor Gubernur Papua, Senin (28/6) lusa.
Usai menyampaikan aspirasi, massa sempat melakukan waita yaitu tarian khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Aksi waita ini mengundang perhatian warga sekitar dan sempat mengakibatkan terjadinya kemacetan beberapa saat.
Setelah melakukan waita, massa kembali berkumpul dengan tertib di pelataran Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua untuk selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.
Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak mengatakan, kedatangan ratusan masyarakat Papua dari 29 kabupaten dan kota yang merupakan pendukung setia Gubernur Papua, Lukas Enembe, datang untuk menyampaikan aspirasi atau uneg-uneg mereka terkait penunjukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua.
“Mereka datang menduduki kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Papua untuk menyatakan sikap penolakan terhadap penunjukan Sekda Privinsi Papua sebagai Plh. Gubernur Papua. Masyarakat dengan tegas meninta pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk segera mencabut dan membatalkan penunjukan Sekda Papua sebagai Plh. Gubernur Papua,” ungkap Ricky Ham Pagawak kepada wartawan, kemarin.
Dikatakan, masyarakat yang melakukan penolakan keras atas penunjukan Plh. Gubernur Papua, karena Gubernur Lukas Enembe saat ini sedang menjalani pemulihan kesehatan pasca menjalani operasi di Singapura.
Oleh sebab itu, masyarakat yang datang ke Sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua menurut RHP, meminta pemerintah pusat untuk segera membatal penunjukan Plh. Gubernur Papua. “Karena menurut masyarakat, penunjukan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh. Gubernur Papua tidak sesuai dengan mekanisme dan ini juga merupakan pembunuhan karakter terhadap tokoh idola masyarakat Papua, Lukas Enembe,” jelas RHP yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah.
