• Senin, 22 Desember 2025

APBD Mimika 2026 Turun: Yang Bukan Program Prioritas Takkan Dijalankan

Photo Author
- Senin, 24 November 2025 | 15:24 WIB
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat ditemui awak media, Senin (24/11/2025). (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat ditemui awak media, Senin (24/11/2025). (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Kabupaten Mimika diproyeksikan turun di tahun 2026.

Hal ini dipastikan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (24/11/2025).

Dijelaskan, tahun depan, APBD Mimika turun sekitar Rp1,7 Triliun. Hal ini dikarenakan terdampak efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat pada beberapa pos dana transfer dengan komponen anggaran seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Dengan begitu, total APBD Induk Kabupaten Mimika pada tahun anggaran 2026 diperkirakan hanya mencapai Rp5,4 triliun.

Johannes juga menambahkan, meski terjadi penambahan pada Dana Alokasi Umum (DAU), namun tetap terjadi selisij pengurangan dari total anggaran jika dibandingakan dengan tahun 2025.

“APBD kita turun berkisar antara Rp5 hingga Rp5,4 triliun, sudah pasti turun dari tahun lalu,” kata Johannes.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menerapkan langkah efisiensi dengan menunda program yang tidak prioritas atau belum mendesak. 

Kondisi ini menurut Johannes menyebabkan Pemerintah Daerah harus menunda program-program yang dianggap tidak priortas.

Lanjut dikatakan Johannes bahwa pemerintah daerah pun hanya akan fokus pada program prioritas dan yang lebih dibutuhkan serta berdampak pada masyarakat.

Program prioritas tetap mencakup kelanjutan pekerjaan fisik yang sudah berjalan, termasuk proyek yang mendukung visi pembangunan “dari kampung ke kota”. 

“Kami gunakan sistem untuk mendengar kebutuhan masyarakat, bukan apa yang kita ingin bangun. Program yang belum saatnya, ya tidak kita jalankan,” tutur Johannes.

Pemkab Mimika juga mengubah sistem penganggaran agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bergerak selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk di sektor pariwisata.

“Kita rubah sistem penganggaran sesuai yang ingin kita bangun. Misalnya pariwisata, semua OPD mengarah ke situ. Ini yang ingin kami lakukan,” pungkasnya. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

Di Mimika, Harga Daging Babi Turun Jelang Nataru

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:24 WIB

Polres Mimika Musnahkan Sabu dan Ganja

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:55 WIB
X