CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Badan Pendapatann Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika mencatat realisasi pajak daerah secara keseluruhan sampai dengan bulan Oktober 2025 baru mencapai 78 persen atau sekitar Rp4,8 triliun dari target Rp6,1 triliun.
Kepala Bapenda Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah menjelaskan bahwa masih ada sekitar Rp1 triliun lebih yang harus dikejar oleh pemerintah dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2025.
Dwi menerangkan bahwa untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika kini telah mencapai 75,78 persen atau sekitar Rp369 miliar lebih--dari target Rp494 miliar.
Sedangkan, untuk Dana Bagi Hasil (DBH) kini telah terealisasi sekitar Rp1,6 triliun dari target Rp2,3 triliun.
"Jadi masih ada sisa kurang lebih Rp785 miliar lagi. Kita masih tunggu triwulan IV punya ini," kata Dwi dalam wawancara bersama awak media di lapangan kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (20/10/2025).
Dwi melanjutkan, sedangkan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan biasanya masuk di bulan November atau pada awal bulan Desember.
Meski begitu, Dwi optimis bahwa realisasi pajak daerah Kabupaten Mimika di tahun ini dapat mencapai target yang telah ditentukan.
"Tapi kita optimis," tegasnya singkat.
Sementara itu, seperti diketuhui bersama bahwa baru-baru ini insiden luncuran material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) PT Freeport Indonesia hingga menelan 7 orang korban yanng merukapan karyawan kontraktor PTFI menyebabkan operasional perusahaann dihentikan sementara.
Kendati demikian, perusahaan tambang emas itu kini sudah kembali beroperasi namun belum sepenuhnya normal pasca insiden itu.
Hal ini menurut Dwi tentu berdampak pada royalti atau DBH minerba ke pemerintah daerah. Hal itu diksebabkan DBH minerba disesuaikan dengan jumlah produksi serta harga di pasar dunia.
Jika produksi menurun, maka DBH minerba yang masuk ke kas daerah pun ikut berkurang.
"Kalau produksinya berhenti atau berkurang otomatis akan berkurang. Kalau keuntungan bersih yang dua setengah persen itu dihitung dari Januari sampai Desember 2025, nanti diaudit, setelah diaudit bulan-bulan April atau Mei baru bisa ditransfer ke kas daerah Mimika," ungkapnya.
Dwi menambahkan, nantinya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika juga akan mengalami penurunan di tahun anggaran (TA) 2026.
Hal ini juga berpengaruh pada dana dari pemerintah pusat yang akan disalurkan untuk daerah. Namun, hal ini masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah.
Hal ini dikatakan Dwi terjadi karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk program strategis nasional.
"Tapi memang di APBN 2026 kita memang mengalami penurunan seperti yang tadi pak wakil sampaikan di apel kita memang turun jauh, Rp1,200 trilun turun makanya biasa kita biasa main di angka Rp6,1 Rp6,5 di tahun depan itu kita susun APBD itu di kisaran Rp5 triliun," tutur Dwi.
"Kalau memang belum ada perubahan-perubahan, tapi ini sekarang masih terus mengupayakan.
Tapi ya itu perhitungannya sekian persen itu sudah untuk kabupaten, kayak Timika minerba itu 32 persen, kemudian PBB pertambangan 76,8 persen, jadi sudah jelas presentasenya semua. Mudah-mudahan masih Pak Bupati dan Pak Wakil bisa komunikasi," pungkasnya. (*)
