CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Kantor Pos Cabang Timika menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam sejumlah hal strategis.
Upaya kerja sama pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dimulai dengan pertemuan bersama kedua belah pihak di ruang pertemuan Hotel Swiss-Bellin Timika, Rabu (16/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kantor Pos Cabang Timika mempresentasikan berbagai bentuk pelayanan kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Kepala Kantor Pos Cabang Timika, Lindra Harianto Rajagukguk, menyebutkan bahwa kerja sama itu mencakup pelayanan Pos bersama instansi pemerintah daerah yang ada di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, dalam hal distribusi surat.
Hal ini kembali ditunaikan lantaran pada saat merebaknya Covid-19 di Mimika, loket pelayanan kantor pos di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika ditutup.
Lanjut dikatakan, selain kerja sama dalam hal pelayanan pengiriman dokumen, ada beberapa jenis penawaran lainnya yang diajukan kepada Pemkab Mimika.
Adapun yang dimaksud adalah produk-produk dari program strategis PT Pos Indonesia seperti Pospay, bea siswa pendidikan sebagai pengelola asrama hingga UMKM.
“Jadi sesuai dengan petunjuk dan arahan Pak Bupati kita akan langsung ke OPD teknis langsung untuk dilakukan pembahasan dan kajiannya,” kata Lindra kepada awak media usai pelaksanaan kegiatan tindak lanjut PKS.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan bahwa dengan adanya tindak lanjut perjanjian kerja sama tersebut, loket pelayanan di Kantor Puspem Kabupaten Mimika akan kembali dibuka.
“Sekarang kerja sama yang sudah dilakukan oleh Kantor Pos ini adalah dengan Humas dan Protokol terkait distribusi surat. (Loket Pelayanan) Kantor Pos akan kembali dibuka di kantor pemerintahan,” kata Bupati John sapaan akrabnya.
Sedangkan, mengenai produk-produk layanan dari PT Pos Indonesia yang dipresentasikan dalam pertemuan tersebut, kata Johannes perlu untuk dikaji kembali.
Hal ini dikarenakan berbagai layanan tersebut erat kaitannya dengan penggunaan anggaran dari pemerintah daerah.
“Kita bantu UMKM kan, jadi itu sifatnya pemerintah bantu UMKM supaya harga ongkos kirim itu disubsidi oleh pemerintah. Niatnya (Kantor Pos) itu baik tetapi untuk pelaksanaannya kita butuh kajian yang panjang, kirim ke mana, berapa banyak yang dikirim, UMKM mana saja yang kita harus bantu, ini kita harus buat MoU-nya,” ungkap Johannes mencontohkan.
Meski begitu, Johannes Rettob tetap mengapresiasi upahan dari Kantor Pos Cabang Timika mengenai produk-produk tersebut. (*)
