CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Rasionalisasi anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika kini tengah dilakukan setelah sebelumnya telah ada penyerahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Hari ini Senin (10/2/2025), setiap kepala OPD bahkan diundang untuk mengikuti pertemuan bersama tim anggaran untuk pengurangan dan penyesuaian terkait dengan rasionalisasi anggaran.
Terkait dengan efisiensi maupun rasionalisasi anggaran, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Yan Pieterson Laly mengatakan bahwa semua kebijakan yang diberlakukan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Yan menilai, efisiensi anggaran sangat perlu dilakukan mengingat beberapa alokasi dana yang nominalnya cukup besar namun kerap tidak tepat sasaran.
“Memang ini perlu dan harus diawasi. Jadi kami selaku anggota dewan sangat support,” kata Yan saat ditemui, Senin (10/2/2025).
“Kami sepakat mengenai efisiensi anggaran tapi tolong bantu kami mengawasi pelaksanaannya bagaimana,” tambahnya.
Kendati demikian, Yan menilai bahwa ada 3 OPD yang dianggap penting dan tidak semestinya dilakukan pemangkasan anggaran.
OPD dimaksud adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Kata Yan, masyarakat Papua khususnya masih membutuhkan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai.
“Kalau kami sebenarnya PUPR kami masih sangat butuh infrastruktur, jangan dipangkas, pendidikan itu jangan di pangkas, bagaimanapun apa yang sudah diamanatkan undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) itu jangan dipangkas karena itu sifatnya membangun,” ungkap Yan.
Yan beralasan bahwa hal ini sudah merupakan hak melekat bagi orang Papua yang diatur dalam undang-undang Otsus.
Sebab, efisiensi dan rasionalisasi anggaran itu menurut Yan akan berpengaruh pada pelayanan dari 3 OPD tersebut kepada masyarakat. (*)
