Program ini juga menekankan pentingnya kerja sama lintas pihak, termasuk dukungan dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan di tingkat kota dan kabupaten.
Semua yang terlibat berupaya memastikan bahwa setiap penyedia makanan memahami prinsip kebersihan, keselamatan kerja, dan nutrisi yang sesuai.
Pendampingan dilakukan sejak tahap awal, termasuk edukasi tentang pengolahan bahan makanan, penanganan alergi, serta tata cara penyimpanan dan pengantaran yang aman.
Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa program sosial dapat berjalan selaras dengan peningkatan kapasitas ekonomi lokal, sebab para pelaku UMKM yang terlibat turut memperoleh peningkatan kompetensi dalam praktik bisnis yang lebih sehat dan profesional.
Ketua Pembina YIPB, Maya Miranda Ambarsari, melihat bahwa pengalaman ini dapat menjadi salah satu model pembelajaran untuk memperkuat kebijakan inklusif di bidang gizi.
Menurutnya, peran swasta dalam penyelenggaraan kegiatan sosial bisa diarahkan untuk melengkapi kerja pemerintah, bukan menggantikannya.
Ia menilai pentingnya inovasi berbasis teknologi dan pengawasan berbasis data agar setiap inisiatif memiliki ukuran keberhasilan yang objektif.
Melalui cara ini, pengelolaan bantuan pangan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap tata kelola dan ketahanan pangan di tingkat daerah.
Dalam penyelenggaraannya, program ini menerapkan tiga pendekatan utama yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi, penerapan protokol keamanan dan gizi berdasarkan rekomendasi ahli, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Ketiga aspek ini saling melengkapi. Teknologi memungkinkan proses pelaporan yang cepat dan akurat, protokol kesehatan menjaga kualitas makanan, sementara pemberdayaan lokal memastikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar sekolah.
Kecerdasan Buatan
Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem pemantauan menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time terhadap suhu makanan, waktu distribusi, hingga kondisi sanitasi penyedia.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem dapat memberikan peringatan dini agar segera dilakukan perbaikan.
Dengan cara ini, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga manusia di lapangan, tetapi juga memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat efektivitas program sosial jika digunakan dengan tepat.