• Minggu, 21 Desember 2025

Pemprov Papua: Empat Daerah Berpotensi Swasembada Pangan

Photo Author
- Kamis, 18 Desember 2025 | 05:55 WIB
Gubernur Papua Mathius Fakhiri, saat melakukan penanaman perdana di Kabupaten Sarmi, Papua pada beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO- Pemprov Papua)
Gubernur Papua Mathius Fakhiri, saat melakukan penanaman perdana di Kabupaten Sarmi, Papua pada beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura, 17/12 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut empat daerah di Papua memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, khususnya komoditas beras, melalui pengembangan program cetak sawah dan peningkatan produksi pertanian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa di Jayapura, Rabu, mengatakan empat daerah tersebut mulai menjadi fokus pengembangan karena memiliki ketersediaan lahan dan dukungan petani yang memadai.

“Empat daerah itu yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kota Jayapura. Keempatnya dinilai berpotensi mendukung terwujudnya swasembada pangan di Papua,” katanya.

Menurut Lunanka, untuk itu pada 2025 pihaknya mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertanian berupa program cetak sawah seluas 1.000 hektare yang tersebar di empat daerah tersebut.

"Dari total luas itu, penanaman perdana telah dilakukan di Kabupaten Sarmi pada lahan sekitar 640 hektare," ujarnya.


Dia menjelaskan program cetak sawah merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Menteri Pertanian kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat ketersediaan pangan nasional, termasuk di Papua.

"Untuk itu kami juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait rencana perluasan program cetak sawah hingga 20.000 hektare pada tahun depan," katanya lagi.

Dia menambahkan apabila pemerintah kabupaten dan kota sepakat menyiapkan lahan maka Pemprov Papua optimistis dapat mencapai swasembada pangan.

"Apalagi program tersebut juga melibatkan masyarakat orang asli Papua (OAP) karena lahan yang digunakan merupakan tanah milik masyarakat setempat. Pemprov Papua mendorong masyarakat OAP tergabung dalam kelompok tani agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya.

(Pewarta : Qadri Pratiwi)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Lucky Ireeuw

Tags

Rekomendasi

Terkini

Bantuan Kesehatan Bagi Korban Banjir di Sumatera

Selasa, 9 Desember 2025 | 19:01 WIB

Perbarui sertifikat untuk cegah sengketa

Kamis, 20 November 2025 | 21:05 WIB

Prabowo targetkan tambah 30 fakultas kedokteran baru

Kamis, 20 November 2025 | 20:53 WIB

W.R. Supratman: Pahlawan mewangi, bukan berdarah

Rabu, 12 November 2025 | 19:54 WIB

Biaya haji 2026 turun

Rabu, 5 November 2025 | 04:03 WIB
X