Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen, E. Bunker delegasi dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Soebandrio beserta anggota Adam Malik, Sudjarwo Tjondronegoro, Letjen Hidayat, Ganis Harsono, Brigjen Djoehartono, Soegoro Atmoprasodjo (PIB), Mayor J.A. Dimara (GRIB), M. Indey, Albert Karubuy (GRIB, PKII), Frits Kirihio (Parna), Silas Papare (PKII) dan Efraim Somisu (Parna).
Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
Baca Juga: Aksesoris Bintang Kejora Warnai Aksi Demo KNPB di Kota Jayapura
Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia.
Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.
Ringkasan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari tahun 1962 menegaskan "kesepakatan itu hampir merupakan kemenangan total bagi Indonesia dan kekalahan bagi Belanda", bahwa Amerika Serikat "Biro Urusan Eropa bersimpati pada pandangan Belanda bahwa aneksasi oleh Indonesia hanya akan memperdagangkan kolonialisme kulit putih untuk kolonialisme kulit coklat", dan bahwa "Alasan mendasar bahwa pemerintahan Kennedy menekan Belanda untuk menerima perjanjian ini adalah bahwa mereka percaya bahwa pertimbangan Perang Dingin untuk mencegah Indonesia menjadi Komunis mengesampingkan kasus Belanda." (*)