CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Ratusan Mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Papua se Kota Jayapura mendadak menyedot perhatian publik. Mereka tidak hanya berorasi, tetapi juga mengibarkan simbol unik: bendera bajak laut One Piece.
Di tengah teriakan protes dan spanduk tuntutan, salah satu dari sekian banyak masa aksi mengibarkan bendera hitam bergambar tengkorak khas kru One Piece di lingkaran Abepura, pada Selasa (2/9/2025).
Simbol itu menggambarkan semangat mereka yang bersatu menentang dugaan ketidakadilan. Pengibaran bendera Bajak Laut Topi Jerami dalam aksi demonstrasi lingkaran Abepura itu diketahui bentuk simbolisme kreatif yang digunakan oleh demonstran, terutama generasi muda.
Kepada Cenderawasih Pos, pembawa bendera One Piece Anter Yusuf (23) mengatakan bahwa tujuan dibawanya bendera tersebut sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah saat ini baik di pusat maupun di daerah.
"Ini adalah simbol perlawanan. Saat ini di Papua banyak hal yang terjadi baik itu dari sisi Idiologi, pendidikan hingga ekonomi," kata Anter Yusuf kepada Cenderawasih Pos disela aksi demontrasi di lingkaran Abepura, Senin (2/9/2025).
Sebutnya dari sisi ekonomi, Papua saat ini ditindas oleh pemerintah. Hal ini membuat mahasiswa marah dan murka dengan kebijakan yang terjadi saat ini.
Selain itu, dengan dikibarkannya bendera tersebut sebagai bentuk melambangkan keinginan untuk perubahan. Mengingat kondisi saat ini di Papua sedang tidak baik-baik saja.
"Ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan meminta perbaikan kondisi bangsa, serta sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan," ujarnya.
Pengibaran bendera One Piece dalam aksi ini menambah warna baru pada gerakan Mahasiswa. Simbol bajak laut yang identik dengan perlawanan kini berubah menjadi representasi keberanian mahasiswa untuk bersuara.
Adapun, dalam aksi ini solidaritas Mahasiswa Papua menyampaikan 11 tuntutan strategis, salah satu diantaranya yakni; Massa meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) segera memerintahkan Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong membebaskan masyarakat sipil yang ditangkap, serta memproses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana.
"Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak segera memeriksa Kapolresta Sorong beserta anggotanya atas dugaan pelanggaran HAM dan penyiksaan terhadap anak," kata Yulianus Bunai (22) kepada Cenderawasih Pos, Selasa (2/9/2025).
Selain itu ia juga meminta kepada pemerintah untuk hentikan tindak kekerasan dan penyiksaan oleh aparat terhadap masyarakat sipil di Papua.
Pihaknya menutut Kapolda Papua Barat Daya bebaskan empat (4) Tahanan politik (Tanpol) Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang saat ini tengah menghadapi proses hukum.
"Kami meminta Mahkamah Agung (MA) segera membebaskan empat tahanan politik Papua. Serta Hentikan pendropan militer organik dan non organik di seluruh Tanah Papua. Stop perampasan tanah adat serta tutup investasi yang merugikan rakyat Papua," pungkasnya. (*)
