CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, resmi melayangkan somasi terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua.
Somasi ini mewakili Forum Peduli Kursi Pengangkatan Masyarakat Adat Tabi-Saereri (FPKPMATS), yang menyoroti proses seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024-2029 melalui mekanisme pengangkatan.
Gustaf R. Kawer selaku Kuasa Hukum FPKPMATS menegaskan bahwa hingga kini Pj Gubernur Papua belum menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, yang memuat dugaan maladministrasi oleh Panitia Seleksi (Pansel) DPRP.
"Somasi ini kami layangkan karena sejak laporan hasil pemeriksaan diterbitkan pada 8 Mei 2025, Pj Gubernur belum mengambil langkah korektif sebagaimana yang direkomendasikan Ombudsman, termasuk membatalkan Keputusan Gubernur tentang penetapan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan,” ungkapnya, Senin (4/8/2025).
Dalam laporan Ombudsman tersebut, ditemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan seleksi oleh Pansel DPRP.
Laporan itu juga merekomendasikan agar Pj Gubernur Papua segera, membatalkan Keputusan Gubernur tersebut, berkoordinasi dengan Pansel terkait pengumuman 7/PANSEL-PP/PU/I/2025, dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyelesaian persoalan ini.
Kawer menyebut, kelambanan Pj Gubernur dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dapat dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban hukum, dan melanggar sejumlah regulasi, antara lain;
