CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di sejumlah wilayah di Provinsi Papua, diantaranya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
Meski masih dalam tahap uji coba, implementasi program ini sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah di dua wilayah tersebut.
Komandan Distrik Militer (Kodim) 1701/Jayapura Kolonel Inf Hendry Widodo, mengungkapkan bahwa di Kota Jayapura, pengelolaan program MBG saat ini masih ditangani oleh satu pengelola, yakni restoran 58 Hauze.
Restoran ini melayani sekolah-sekolah di wilayah Distrik Abepura, mulai dari tingkat SD hingga SMA, dengan total penyediaan makanan sebanyak 1.300 porsi per hari.
“Sekarang ini 58 Hauze hanya menyasar sekolah-sekolah dasar (SD) terdekat dengan total 1.300 siswa per hari. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan jumlah ini akan bertambah, karena akan menyasar hingga SMA," jelas Hendry Widodo di Jayapura, Kamis (20/4/2025).
Kodim 1701/Jayapura saat ini juga tengah mendorong keterlibatan para pengusaha lokal untuk ikut serta menjadi pengelola program MBG. Dimana dalam wilayah kerja Kodim, dibutuhkan puluhan operator dapur guna mendukung kelancaran program tersebut.
"Rencana dalam waktu dekat ada dua pengelola yang mulai melaksanakan, salah satunya di Ale Ale Padang Bulan, Distrik Heram," bebernya.
Hendry menjelaskan, pelaksanaan program MBG telah diatur secara sistematis. Para pengusaha yang ingin menjadi pengelola dapat mendaftarkan perusahaannya melalui yayasan yang telah ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program dari pemerintah pusat.
“Kenapa harus melalui yayasan. Karena ini uang negara. Dengan mendaftar melalui yayasan, maka pengelolanya tidak terkena pajak,” terangnya.
Terkait harga makanan, sejauh ini ditetapkan pada kisaran Rp15.000 per porsi. Namun, harga tersebut masih dalam tahap evaluasi.
"Saat ini masih dikisaran Rp15.000 per porsi. Nanti kita akan lihat kembali setelah evaluasi tahap awal," ujarnya.
Selain Kota dan Kabupaten Jayapura, wilayah Kabupaten Keerom juga menjadi target penerapan program MBG. Namun hingga kini, pelaksanaan di Keerom masih menunggu petunjuk resmi dari BGN.
"Untuk tahap awal ini, belum ada kendala. Hanya saja proses verifikasi pengelola masih berlangsung, karena ada sejumlah pengelola yang sudah mendaftar melalui yayasan," tambah Hendry.
Adapun lanjutnya sejauh ini tercatat sudah ada 17 yayasan yang mendaftarkan diri untuk mengelola program MBG, mencakup wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom. Yayasan-yayasan ini bertanggung jawab atas penyediaan dapur dan tenaga kerja di setiap wilayah.
"Kodim 1701/Jayapura hanya bertugas melakukan koordinasi. Kami tidak terlibat dalam urusan pembiayaan,” pungkasnya. (*)
