CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen ‘menggeruduk’ Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), menuntut pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi, Rabu (26/3/2025).
Para demonstran datang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan sebagian mengenakan almamater Uncen berwarna kuning dan biru, sementara lainnya memakai pakaian bebas.
Mereka membawa spanduk dan pamflet berisi tuntutan, diantaranya Cabut UU TNI"
"Pulangkan Militer", "Kembalikan TNI ke Barak", "Tolak Dwi Fungsi TNI", "Kawasan Bebas Militer", "Prabowo Stop Kekerasan", "RUU TNI Bukan Solusi".
Dalam orasi Sekretaris Departemen Hukum dan HAM BEM Uncen, Rikcen Wonda, menegaskan bahwa UU TNI tidak berlandaskan demokrasi.
"Ketika ranah sipil diambil alih militer, dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru akan terulang di masa reformasi," tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi pelanggaran hukum, menyatakan bahwa UU TNI bertentangan dengan prinsip keadilan. "Jika supremasi hukum tidak ditegakkan, bagaimana keadilan bisa terwujud ?," tanyanya.
Rikcen menduga UU TNI terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, khususnya Pasal 7 yang memberi kewenangan luas kepada TNI untuk operasi militer.
"Apa maksudnya? Ini ancaman bagi masyarakat sipil," tambahnya.
Aksi masih berlangsung hingga berita ini diturunkan, dengan pengamanan ketat dari aparat.
Perwakilan DPRP telah menemui para demonstran untuk mendengar aspirasi mereka. Situasi di sekitar Kota Jayapura dilaporkan kondusif. (*)
