CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Dengan akan dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPU Provinsi Papua mengingatkan kembali Pemerintah Provinsi Papua dan 5 kabupaten, terkait realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) tahap 1 tahun anggaran 2023.
Hal ini disampaikan Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yohannes Fajar Irianto Kambon kepada Ceposonline.com, Sabtu (20/01/2024).
Menurut Fajar Kambon, informasi yang disampaikan KPU RI dalam Rakor beberapa hari ini di Jakarta bahwa tahapan Pilkada akan dimulai tanggal 26 Januari 2024 atau kurang lebiih beberapa hari lagi.
"Untuk menyukseskan kelancaran semua tahapan Pilkada ini, kita sangat berharap komitmen atas dukungan pemerintah melalui NHPD yang disepakati bersama khususnya tahap 1. Kita sangat berharap segera direalisasikan bagi yang belum," jelasnya.
Diakuinya, sampai saat ini, dari 9 kabupaten dan kota, hanya 4 yang sudah merealisasikan dana hibah tahap 1. Sementara 5 di antaranya termasuk Pemerintah Provinsi Papua sampai saat ini belum direalisasikan sama sekali.
"Yang sebenarnya tahap 1 ini sudah dicairkan dalam tahunan anggaran 2023 lalu. Sesuai dengan Permendagri 54 Pasal 16 mengatur tentang NHPD bahwa tahap pertama dikucurkan 40% pada tahun anggaran 2023 dan tahap kedua 60% pada tahun anggaran 2024 dari total kesepakatan bersama," ungkapnya.
Terkait NHPD untuk 8 kabupaten 1 kota ditambah Pemerintah Provinsi Papua sudah ada kesepakatan bersama, namun yang sudah merealisasi tahap 1 hanya Kabupaten Keerom, Supiori, Kota Jayapura dan Kepulauan Yapen. Sementara yang lainnya, 5 kabupaten ditambah Pemerintah Provinsi Papua sampai saat ini, tahap pertama belum direalisasikan.
"Kita sangat berharap, diawal tahun anggaran 2024 ini diharapkan segera diselesaikan, kalau bisa juga sekaligus 100%, menginggat waktu sudah semakin mepet, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan KPU bisa maksimal," ujarnya.
"Kami sangat meyakini dan percaya masih ada etikad baik pemerintah terhadap realisasi anggaran Pilkada ini akan segera diselesaikan," lanjutnya.
Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU saat ini adalah, memberikan informasi kepada pemerintah bahwa tahapan Pilkada akan segera dimulai, sehingga pemerintah bisa mengupayakan agar pembiayaan itu bisa segera dicairkan.(*)
