CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura akan kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10 Miliar tahun 2024.
Adapun hilangnya sumber PAD Pemkot Jayapura tersebut disebabkan adanya perubahan Undang-Undang nomor 28 tahun 2029.
Sehingga pada tahun 2024, Pemkot Jayapura akan menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
"Jadi, atas dasar perubahan undang-undang tersebut maka ada beberapa sumber PAD Kota Jayapura yang akan hilang," ucap Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi.
Kata Robby Awi, Pemkot Jayapura akan kehilangan sumber PAD sebesar Rp 10 miliar tahun ini.
Menurut Robby Awi, atas hilangnya sumber PAD tersebut, maka target PAD Pemerintah Kota Jayapura tahun 2024 masih sama besarnya dengan tahun 2023.
"Tahun 2023 terget PAD kita sebesar Rp 260 miliar lebih dan sampai bulan Desember 2023 telah over target," bebernyanya.
Sementara itu rincian PAD yang mencapai terget itu yakni dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu pajak restoran, pajak hotel dan juga sebagian dari pajak restribusi.
Untuk pajak retribusi yang dicapai adalah retribusi yang dikelola oleh Disprindakop yaitu dari retribusi pasar.
"Tahun 2024 ini sesuai kesepakatan hasil Rakor bahwa terget PAD sebesar Rp 260 miliar lebih. Ini tetap menggunakan patokan target PAD tahun 2023 lalu," jelasnya.
Robby Awi mengaku, kalaupun ada perubahan tahun ini nanti akan ditambahkan pada APBD Perubahan 2024 untuk kenaikkan target.
"Sebaliknya kalau tidak capai target, maka itu akan menjadi pertimbangan kita di Pemerintah Kota Jayapura juga," tutup Robby Awi. (*)
