CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Kementerian Dalam Negeri mengancam akan memotong langsung anggaran dana alokasi umum milik Pemerintah Provinsi Papua apabila tidak segera menyelesaikan pembayaran tunggakan beasiswa Papua yang sementara ini sedang berpolemik.
Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, setelah mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kamis (11/1/2024) kemarin.
"Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan warning secara tegas. Bahwa provinsi yang tidak membayarkan tunggakan itu akan dipotong langsung oleh Kementerian Keuangan, DAU-nya. Itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan suratnya sudah ditandatangani," ungkapFrans Pekey, Jumat (12/1/2024).
Namun demikian antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Papua akan kembali melakukan pertemuan pada tanggal 18 Januari 2024 untuk membahas lebih lanjut mengenai skema pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa tersebut.
"Kita juga kemarin sepakat akan ada pertemuan lagi, pada tanggal 18 Januari yang akan datang, antara Gubernur Papua dengan para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua. Untuk membicarakan tentang skema pembiayaan, modelnya sharing. Provinsi tanggung berapa persen anggaran, kabupaten dan kota menanggung berapa persen. Sehingga kalau sudah ada kejelasan, maka itu akan dibayarkan setelah keputusan itu. Baik tunggakan 2023 maupun untuk pembiayaan di tahun 2024, 2025 dan 2026 sampai selesai," tambahnya.(*)
